Wali Kota Tidore Jawab Pandangan Umum Fraksi, Fokus Tiga Aspek APBD 2026 Ini
Abadikini.com, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan Jawaban/Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Gedung DPRD, Selasa (25/11/2025).
Dalam pidatonya, Wali Kota Sinen menyatakan apresiasi dan terima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan oleh Fraksi DPRD, yang akan menjadi perhatian penting dalam penyempurnaan dokumen APBD 2026.
Beliau memaparkan bahwa ada tiga aspek garis besar yang menjadi fokus utama dalam tanggapan tersebut:
Pertama, Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, Strategi pemerintah daerah untuk menutupi defisit sebesar Rp174,12 Miliar.
Ketiga, Strategi pemerintah dalam memprioritaskan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar dan mengembangkan sektor unggulan.
Optimalisasi PAD Melalui Digitalisasi dan Aset Produktif
Terkait optimalisasi PAD, Wali Kota Sinen menjelaskan strateginya meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Langkah-langkah yang akan ditempuh termasuk:
Inovasi dan Digitalisasi: Menerapkan sistem pajak dan retribusi daerah berbasis online yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi koleksi dan memudahkan kepatuhan wajib pajak.
Pengelolaan Aset: Melakukan audit menyeluruh terhadap aset daerah yang belum dimanfaatkan optimal dan mengalokasikannya untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.
Strategi Menutup Defisit dan Prioritas Pelayanan Dasar
Mengenai upaya menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp174,12 Miliar, Pemerintah Daerah akan menempuh langkah-langkah strategis seperti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Wali Kota meyakini, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal, Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, alokasi anggaran diarahkan secara proporsional pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, guna mendorong pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
