Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Pusat-Daerah Atasi Premanisme dan Penyimpangan Aktivitas Ormas
Abadikini.com, BEKASI – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam penanganan dan pembinaan organisasi masyarakat (ormas) yang aktivitasnya mengarah pada praktik premanisme.
Rapat yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025), ini menekankan pentingnya integrasi data, penguatan kanal aduan masyarakat, dan penanganan hoaks di ruang digital sebagai langkah krusial.
Ancaman Premanisme dari Organisasi Masyarakat
Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ormas teridentifikasi terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang memicu gangguan keamanan publik.
“Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) teridentifikasi terlibat dalam tindakan seperti intimidasi, pemerasan, penguasaan lahan ilegal, pengawalan ilegal, hingga tindakan intoleransi,” ungkap Brigjen Irwansyah.
Irwansyah menyoroti bahwa intervensi ormas di sektor-sektor yang bukan kewenangannya telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional.
Pengawasan Ormas dan Kolaborasi Menyeluruh
Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan jumlah ormas di Indonesia mencapai 636.572 organisasi, dengan penambahan hampir 40.000 ormas hanya dalam enam bulan terakhir. Meskipun kebebasan berserikat dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28, pemerintah menekankan perlunya pengawasan ketat agar aktivitas ormas tidak menyimpang dari ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017.
Brigjen Irwansyah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan ormas, penguatan koordinasi pusat–daerah, serta pembenahan mekanisme pembinaan yang lebih terarah.
“Pengendalian aktivitas ormas tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ini bagian dari tugas bersama kita untuk menjaga stabilitas keamanan nasional,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini melibatkan narasumber dari Kemendagri, BIN, Polri, dan Komdigi, yang secara spesifik membahas penanganan ormas dari berbagai perspektif serta edukasi ruang digital terkait aktivitas premanisme yang mengatasnamakan ormas.
(Humas Kemenko Polkam)
