Ketika Negara Menempatkan Daerah Sebagai Episentrum Pertumbuhan Ekonomi, Kita Sedang Membalik Arus Pembangunan
Abadikini.com, JAKARTA – Program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan negara pada kepentingan daerah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa agenda pembangunan harus bermuara pada penguatan ekonomi lokal.
“Ketika negara menempatkan daerah sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi, maka sesungguhnya kita sedang membalik arus pembangunan. Program prioritas ini adalah momentum untuk memastikan rakyat di daerah merasakan langsung efek dari politik anggaran nasional,” ujar Tamsil dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Meninjau MBG dan Mendukung Komoditas Lokal
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Tamsil Linrung didampingi Senator DPD Hidayat Mudaffar Sjah (Sultan Ternate), meninjau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), yaitu SPPG Yayasan Walisongo dan SPPG Tubo.
Kepala SPPG Ashriyani Sitinur melaporkan bahwa dapur yang ia pimpin berupaya menggunakan komoditas lokal seperti pisang dan buah matoa untuk menu buah, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap warga sekitar. Tamsil mengapresiasi hal ini.
“Pemerintah pusat sudah bergerak ke arah yang benar. Semua program prioritas diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Tanggung jawab kita untuk memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar. Karena itu, saya mengimbau semua SPPG mengutamakan produk lokal di daerah masing-masing,” imbuhnya.
Desak Perbaikan Administrasi Koperasi Merah Putih
Usai meninjau program MBG, Tamsil mendatangi Koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur yang masih menghadapi kendala, terutama karena suplai dari Bulog belum masuk dan proses pencairan pinjaman terkendala masalah jaminan.
Menanggapi hal tersebut, Tamsil menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera membenahi skema pembiayaan dan distribusi agar program Koperasi Merah Putih dapat berkembang, bukan redup karena hambatan administratif.
“Koperasi hanya bisa menjadi mesin kesejahteraan jika negara serius menghilangkan semua sekat yang menghambat. Hambatan administratif seperti pinjaman macet, suplai yang tidak jelas, dan birokrasi berbelit harus segera dibersihkan,” tegas Tamsil.
Ia menekankan, keberhasilan program ekonomi rakyat ini sepenuhnya ditentukan oleh keberanian menyelesaikan hambatan teknis di lapangan.
