Perkuat Iklim Investasi, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman Lantik 6 Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Abadikini.com, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah strategis untuk memperkuat sektor penanaman modal. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, secara khidmat melantik 6 Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (17/11/2025).
Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Nomor 195.1 Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional, sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme dan efisiensi tata kelola investasi di Kota Tidore.
Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menegaskan pentingnya penguatan ini mengingat sektor penanaman modal adalah prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Para pejabat diharapkan dapat bekerja lebih terarah, fokus pada tanggung jawab, dan ikut memperkuat kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan tugasnya dengan mentaati seluruh ketentuan serta berpedoman pada Core Values ASN BerAKHLAK,” tegas Wakil Wali Kota.
Jabatan Fungsional Dorong Layanan Profesional
Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, Rusdy Thamrin, menambahkan bahwa pelantikan ini menjadi motivasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk lebih proaktif menyusun formasi jabatan fungsional.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP, Amina Abd. Karim, menyampaikan apresiasi dan menjelaskan peran strategis jabatan baru tersebut. Menurutnya, Penata Kelola Penanaman Modal sangat penting untuk menarik investor baru, mempertahankan investor yang sudah ada, mempercepat layanan perizinan dan nonperizinan, serta memperkuat kualitas kebijakan penanaman modal.
Adapun 6 pejabat yang dilantik meliputi dua orang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (Djamaluddin U. Doa dan Suleman Abd. Radjak) dan empat orang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap pelantikan ini dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penanaman modal, sehingga iklim investasi daerah semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
