Kasus Suap Jalan Sumut Macet: Ada Tangan Tak Terlihat Lindungi Bobby Nasution dari KPK
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali berada di bawah sorotan publik. Lembaga antirasuah itu dinilai belum menunjukkan keberanian penuh untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut. Proses hukum yang berjalan lamban menimbulkan tanda tanya besar: apakah KPK masih independen?
Dorongan agar KPK melangkah tegas datang dari Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim. Ia menilai penyelidikan kasus ini tak akan maju bila KPK terus menahan diri. Menurutnya, meski sejumlah bukti awal telah ditemukan, posisi Bobby sebagai menantu Presiden Joko Widodo diduga membuat proses hukum seolah tersandera.
“Nasib penyelidikan ini sepenuhnya ada di tangan pimpinan KPK. Yang dipertanyakan publik sekarang adalah: berani atau tidak? Semoga nyali dan kemauan politik mereka masih ada untuk memeriksa Bobby,” ujar Wildan kepada wartawan Senin (17/11/2025).
Wildan yang juga pengamat politik di Motion Cipta (MC) Matrix mengungkap adanya persoalan internal di KPK. Ia menyebut usulan penyidik untuk memanggil Bobby sebagai saksi justru berhenti di meja Kepala Satuan Tugas penyidikan. Kasatgas, menurutnya, diduga tak berani memberikan persetujuan.
“Ada indikasi konflik kepentingan. Penyidik ingin maju, Kasatgas menahan. Pimpinan KPK pasti mengetahui perbedaan kepentingan ini. Kini publik menunggu sikap mereka: mendukung pemeriksaan atau membiarkan kasus ini mandek,” jelasnya.
Wildan menambahkan, kesan perlindungan terhadap Bobby semakin kuat. Selama figur yang disebut-sebut melindungi menantu Presiden itu masih berpengaruh, ia memprediksi pemeriksaan tidak akan terjadi.
Ia menilai kondisi KPK kini seperti berada dalam tarik-menarik kepentingan internal.
“Pimpinan KPK tampaknya sedang menghitung risiko. Ada kalkulasi politik dan kalkulasi hukum yang mereka timbang sebelum memutuskan apakah Bobby akan diperiksa,” pungkasnya.
