Kemenko Polkam Maksimalkan Kesiapan Pengukuran IDI di 4 DOB Papua
Abadikini.com, JAYAPURA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bergerak cepat memastikan kualitas demokrasi di wilayah pemekaran baru. Melalui Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi dan Penguatan Nilai Demokrasi melalui Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2025 di Jayapura, Kamis (13/11).
Kegiatan ini secara spesifik bertujuan mempersiapkan pelaksanaan pengukuran IDI Tahun 2025 di 38 provinsi, termasuk empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan di wilayah baru ini.
“Kami ingin memastikan bahwa empat provinsi baru di Papua siap berpartisipasi aktif dalam pengukuran IDI 2025 agar data yang dihasilkan valid, representatif, dan mencerminkan dinamika demokrasi yang sesungguhnya,” ujar Haryadi dikutip, Sabtu (15/11/2025).
IDI Sebagai Cerminan Kualitas Demokrasi Daerah
Haryadi menekankan bahwa IDI bukan sekadar angka, melainkan cerminan kualitas demokrasi di daerah. IDI kini memiliki posisi strategis dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para Gubernur serta rujukan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RPJPN).
“Melalui pengukuran IDI, pemerintah dapat menilai sejauh mana demokrasi tumbuh sehat di daerah, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat untuk mewujudkan tata kelola politik yang inklusif dan partisipatif,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., ini melibatkan Tim IDI Pusat (Kemenko Polkam, Kemendagri, Bappenas, dan BPS) dan dihadiri unsur-unsur penting pemerintah daerah se-wilayah Papua.
Tujuannya adalah memastikan seluruh pemerintah daerah, termasuk DOB, memahami indikator, metodologi, dan tahapan pengukuran IDI sehingga pengukuran yang akan dihitung pada tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.
