Kemenko Polkam Pastikan Implementasi Nilai-Nilai Media Massa yang “BEJO’S
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan memastikan implementasi nilai-nilai Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) BEJO’S secara konkret dan berkelanjutan.
Media merupakan pilar demokrasi yang vital untuk menjaga transparansi, akuntabilitas publik, stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Dalam sistem politik modern, media merupakan pilar demokrasi yang vital untuk menjaga transparansi, akuntabilitas publik, stabilitas politik dan keamanan nasional, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Kol. Inf. I Nyoman Sukasana pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, seperti dikitip, Sabtu (1/11/2025).
Rapat ini bertujuan mengidentifikasi capaian serta tantangan dalam penerapan nilai-nilai BEJO’S di lingkungan pers dan media nasional, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut lintas kementerian/lembaga dan mitra strategis untuk membangun ekosistem media yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
I Nyoman Sukasana menegaskan peran media sebagai instrumen edukatif untuk menjaga ketahanan informasi, memperkuat narasi positif kebangsaan, serta mencegah disinformasi dan polarisasi.
Melalui rapat ini, Kemenko Polkam bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan memastikan implementasi nilai-nilai BEJO’S secara konkret dan berkelanjutan. Rapat menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi capaian serta tantangan, menyusun langkah tindak lanjut lintas sektor, mendorong ekosistem media nasional yang profesional dan bertanggung jawab, serta merumuskan rekomendasi kebijakan komunikasi publik yang terintegrasi.
Acara dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Dewan Pers, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
