Kemenko Polkam Kawal Implementasi Program Prioritas Presiden di NTT

Abadikini.com, KUPANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini sebagai upaya memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan sosial dan ketahanan pangan di daerah. Monitoring program prioritas Presiden di NTT fokus ke empat lokasi utama, yaitu antara lain; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Kupang Timur; Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang; Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Penfui Timur; dan Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Alak, Kota Kupang.

Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Polkam menegaskan fungsinya sebagai otoritas koordinatif yang mengawal implementasi program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Hadirnya tim Kemenko Polkam bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan saling terintegrasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, lembaga pendidikan, serta pelaku ekonomi lokal.

“Kemenko Polkam hadir untuk menyinkronkan kebijakan lintas sektor sehingga program prioritas pusat memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah strategis seperti NTT,” tegas Marsma TNI Bayu Hendra Permana, Asdep koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional saat peninjauan di NTT, Kamis (30/10/2025).

Tim meninjau pelaksanaan MBG di SMAN 1 Kupang Timur yang disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan dikonsultasikan dengan ahli gizi. Program ini terbukti meningkatkan kehadiran dan motivasi belajar siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari wilayah jauh. Hingga saat kunjungan, belum ditemukan kasus keracunan makanan; sekolah menerapkan protokol pengecekan kualitas makanan yang ketat sebelum distribusi.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang sebagai satu-satunya sekolah rakyat di provinsi yang memberikan akses pendidikan berasrama bagi anak-anak dari Kabupaten Kupang. Meskipun fasilitas asrama dan kegiatan pembelajaran telah berjalan, pihak sekolah melaporkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik, terutama untuk bidang seni budaya dan olahraga. Rencana pengembangan jenjang SMA pada 2026 juga menjadi perhatian untuk kesinambungan pendidikan.

Koperasi Desa Merah Putih Penfui yang berdiri pada April 2025 ini berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pokok dan usaha ekonomi lokal dengan anggota mencapai ribuan. Kopdes telah menjalankan usaha secara swadaya dan menjalin kemitraan dengan sejumlah distributor dan BUMN. Namun pengurus menyampaikan kebutuhan dukungan regulasi, ketersediaan lahan, serta akses pembiayaan yang lebih memadai dari pemerintah daerah dan pusat.

SPPG Alak melayani ribuan penerima manfaat dari sekolah dan puskesmas serta menerapkan prosedur pengolahan makanan yang higienis. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga operasional dan kesulitan memperoleh pasokan bahan baku akibat kompetisi suplai di wilayah setempat. Kemenko Polkam mencatat kebutuhan percepatan dukungan logistik dan pengaturan distribusi yang lebih terkoordinasi.

Dari hasil kunjungan tersebut Kemenko Polkam merekomendasikan langkah-langkah prioritas berikut, pertama memperkuat koordinasi lintas sektor (pusat-daerah) untuk mempercepat bantuan regulasi, anggaran, dan dukungan fasilitas bagi koperasi serta institusi pendidikan rakyat.

“Perluya optimalisasi rantai pasokan bahan pokok melalui sinergi dengan distributor dan mitra BUMN agar program MBG dan SPPG dapat berkelanjutan dan menambah kapasitas sumber daya manusia pada SRMP dan SPPG melalui penempatan tenaga pendidik, wali asuh, serta tenaga operasional sesuai kebutuhan, tegas Bayu.

Asdep koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional juga menambahkan pentingnya pengawalan integrasi program prioritas nasional agar berdampak nyata pada ketahanan sosial dan kesiapsiagaan daerah menghadapi dinamika kawasan.

Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan program-program prioritas nasional di daerah, serta memperkuat kerja sama antar-instansi agar kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan di wilayah strategis seperti NTT,” tutupnya