Utamakan Selektivitas, Indef Nilai Jaminan Pemerintah Belum Cukup Dorong Himbara Kucurkan Kredit Rp 216 T ke Kopdes Merah Putih

Abadikini.com, JAKARTA – Pengamat keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai bank-bank milik negara (Himbara) akan tetap bersikap selektif dalam menyalurkan pembiayaan senilai Rp 216 triliun kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, meskipun kredit tersebut telah dijamin oleh pemerintah.

Menurut Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, jaminan pemerintah dalam bentuk kebijakan baru berfungsi sebagai pemicu kepercayaan, bukan penentu keberhasilan program.

“Tantangan utama terletak pada belum adanya rekam jejak bisnis koperasi, lemahnya tata kelola keuangan, serta minimnya disiplin arus kas,” kata Rizal di Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Ia menekankan, selama mekanisme first-loss guarantee belum diatur secara rinci termasuk penanggung risiko pertama, batas nominal jaminan, dan kecepatan klaim perbankan akan cenderung berhati-hati.

“Himbara masih akan menyalurkan kredit secara terbatas dan selektif. Artinya, jaminan pemerintah harus ditopang oleh desain kelembagaan dan sistem manajemen risiko yang operasional, bukan hanya surat kebijakan,” tegas Rizal.

Usulan Struktur Blended Finance dan Phased Roll-out

Rizal menyarankan agar pemerintah membangun struktur pembiayaan berlapis (blended finance) di mana entitas seperti Danantara atau Kementerian Keuangan menanggung first-loss tranche (kerugian pertama) sekitar 10–20 persen. Sementara itu, Jamkrindo/Askrindo dapat mengambil second-loss, dan bank tetap menanggung senior tranche dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk menjaga stabilitas, Rizal mengusulkan Dana Desa digunakan sebagai dukungan arus kas melalui sistem escrow atau auto-debit, bukan sebagai agunan penuh. Ia juga mendorong pembiayaan diarahkan pada unit usaha koperasi dengan efek pengganda tinggi, seperti pusat logistik desa atau cold storage.

Lebih lanjut, Indef menyarankan skema penyaluran dana secara bertahap dan berbasis kinerja (phased roll-out). Rizal menyarankan agar 1.000 koperasi percontohan diuji selama tiga bulan pertama. Ekspansi ke 10–15 ribu koperasi lainnya hanya dilakukan jika rasio kelancaran kredit mencapai di atas 92 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah meneken surat tentang pinjaman Himbara ke Kopdes Merah Putih yang dijamin dana desa. Menkeu menegaskan alokasi anggaran tidak menjadi masalah, “Rp 200 triliun ditambah Rp 16 triliun banyak sekali kalau mereka mau,” ujarnya.