Hadiri Ramah Tamah BPK RI, Wawali Tidore Soroti Tantangan TKD Dipangkas
Abadikini.com, TIKEP – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri kegiatan Ramah Tamah bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Fathan Subchi, yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat (17/10/2025). Acara ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Maluku Utara, serta dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea, Sekda dan Kepala Inspektorat kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara.
“Silaturahmi ini sangat penting dan strategis. Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat memahami isu-isu besar di Maluku Utara dan mencari solusi bersama. Saya melihat tren positif, di mana kunjungan pejabat pusat ke Maluku Utara semakin meningkat. Kita doakan agar perhatian dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat terus mengalir ke daerah ini,” ujar Fathan.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 18 gubernur yang telah berdialog langsung dengan Menteri Keuangan terkait pengurangan alokasi anggaran, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden RI.
“Keterbatasan anggaran menjadi tantangan bersama. Karena itu, daerah harus mampu berinovasi tanpa membebani publik. Inovasi berbasis kearifan lokal dan regulasi yang adaptif akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif di tengah penyesuaian anggaran, termasuk pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Arahan dari Anggota IV BPK ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Pemangkasan TKD memang menjadi tantangan, namun pemerintah daerah dituntut untuk tetap kreatif agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terabaikan,” ujar Ahmad Laiman.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu mengambil langkah-langkah strategis dan inovatif agar seluruh program pembangunan tetap terlaksana secara efektif, sekaligus memastikan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Kegiatan ramah tamah tersebut menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi antara BPK dan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
