Pemerintah AS Tutup, 750 Ribu Pegawai Jadi Korban Tarik-Ulur Politik
Abadikini.com, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan operasionalnya mulai Rabu (1/10/2025) setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Ini menjadi shutdown pertama dalam hampir tujuh tahun, menegaskan kembali rapuhnya kompromi politik antara Partai Republik dan Demokrat.
Kegagalan terjadi sehari sebelumnya, Selasa (30/9/2025), ketika Senat yang dikuasai Partai Republik tak mampu mengamankan 60 suara untuk meloloskan Continuing Resolution (CR) atau resolusi sementara guna menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Hanya 55 senator mendukung, sementara 45 menolak.
Perselisihan utama berakar pada isu kesehatan. Demokrat bersikeras agar subsidi asuransi dalam Affordable Care Act (ACA) diperpanjang, sedangkan Republik menolak memasukkan klausul itu dalam rancangan anggaran. Kebuntuan pun tak terhindarkan.
Sejak tengah malam, seluruh lembaga federal hanya diperbolehkan menjalankan fungsi vital, seperti penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan nasional. Sekitar 750 ribu pegawai federal terpaksa dirumahkan tanpa kepastian gaji hingga ada keputusan baru.
Ketua DPR Mike Johnson menyebut situasi ini “tak terelakkan,” sementara Wakil Presiden JD Vance menuding Demokrat sebagai penghambat. Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer balik menyalahkan Partai Republik karena menolak memperpanjang subsidi ACA.
Pertemuan Presiden Donald Trump dengan para pimpinan Kongres pada 29 September gagal meredakan kebuntuan. Trump bahkan memperingatkan kemungkinan dilakukan reduction in force (RIF) atau pengurangan besar-besaran tenaga kerja federal bila kebuntuan berlarut.
Penutupan pemerintahan bukan fenomena baru di AS. Sejak 1981, sudah 15 kali terjadi, sebagian hanya berlangsung 1–2 hari. Namun, rekor terpanjang tercatat pada era Trump, 2018–2019, ketika pemerintahan lumpuh selama 35 hari dan 340 ribu pegawai federal kehilangan pekerjaan sementara.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan dampak ekonomi kali ini bisa mencapai miliaran dolar, tergantung pada berapa lama kebuntuan berlangsung. Dengan situasi politik yang semakin terpolarisasi, tidak ada kepastian kapan Washington kembali normal.
