Pastikan Program Prioritas Tepat Sasaran, Kemenko Polkam Evaluasi Kesehatan dan Pendidikan di Maluku
Abadikini.com, AMBON – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi V/Kominfo melaksanakan pemantauan intensif terhadap sejumlah program strategis nasional di Provinsi Maluku. Pemantauan ini bertujuan memastikan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat diakses secara merata hingga ke wilayah kepulauan.
Kunjungan Kemenko Polkam mencakup evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih (di Wayame dan Silale), Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 14 Ambon.
Asisten Deputi Koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan MBG, namun menyoroti perlunya perbaikan.
“Kami melihat MBG berkontribusi besar bagi kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, namun perlu ada perbaikan dalam manajemen logistik dan pengawasan kualitas makanan,” ungkap Agung. Ia menambahkan bahwa keberadaan 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah membantu, namun kualitas manajemen perlu ditingkatkan agar tujuan program tercapai optimal.
Tantangan Program Prioritas dan Rekomendasi Penguatan
Secara umum, Kemenko Polkam menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, CKG, dan MBG merupakan langkah positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan gizi masyarakat.
Namun, pemantauan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan kebutuhan penguatan, antara lain:
Koperasi: Perlunya kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat pendampingan koperasi.
Kesehatan: Diperlukan program penguatan jaringan telekomunikasi dan peningkatan kualitas serta kuantitas dokter muda untuk pemenuhan kuota tenaga medis di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).
MBG: Mendesak perbaikan dalam manajemen logistik penyaluran MBG ke sekolah.
Melalui pemantauan ini, Kemenko Polkam berharap dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta memastikan pelayanan publik benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat Maluku.
