Serap Kritik Publik, Kapolri Gelar Dialog Terbuka dengan Tokoh Sipil Bahas Ruang Demokrasi
Abadikini.com, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar dialog terbuka dengan menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat sipil untuk menyerap kritik dan masukan. Forum yang diprakarsai langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini bertujuan menghidupkan ruang demokrasi dan memastikan Polri tetap adaptif terhadap aspirasi publik.
Acara bertajuk “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” ini berlangsung di Auditorium Mutiara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Para tokoh yang hadir mewakili beragam latar belakang, di antaranya Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Rocky Gerung (Pengamat Politik), hingga perwakilan dari Kompolnas, KontraS, YLBHI, dan Imparsial.
Polri Jamin Dengarkan Kritik Demi Perbaikan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertimbangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan demi perbaikan internal Polri dan penguatan demokrasi.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil tentang apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan lancar, aman, dan pesan tersampaikan,” kata Kapolri.
Kapolri juga menyinggung kerusuhan yang terjadi pada Agustus–September lalu. Menurutnya, insiden tersebut harus direspons dengan bijak melalui kombinasi penegakan hukum, pendekatan restoratif, dan edukasi agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi. Ia memastikan dialog serupa akan rutin digelar ke depannya.
Tuntutan Masyarakat Sipil: Kemitraan Organik dan Pengawasan Kuat
Dalam forum tersebut, para tokoh masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan utama:
Kemitraan Organik: Rocky Gerung menekankan bahwa tidak seperti militer, Polri membutuhkan “organic partner” atau hubungan organik dengan masyarakat sipil agar kinerjanya efektif.
Kepolisian Humanis dan Demokratis: Usman Hamid dari Amnesty Internasional menekankan pentingnya membangun kepolisian yang demokratis dan humanis agar pelayanan publik menjadi prioritas dan kekerasan serta penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.
Perkuat Pengawasan Sipil: Usman Hamid juga menyoroti bahwa meskipun terdapat lima lapis pengawasan formal, implementasinya belum maksimal. “Karena itu, pengawasan sipil menjadi benteng terakhir agar Polri tetap berpijak pada jalur demokrasi,” pungkasnya.
