Pemkot Tidore Prioritaskan Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Abadikini.com, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri pertemuan dan diskusi dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Selasa (23/9/2025). Pertemuan ini berfokus pada pengendalian deforestasi dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan, namun kerap menimbulkan konflik sosial di lapangan. Menanggapi hal ini, Siti Hediati atau Titiek Soeharto menekankan kewajiban perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan melakukan reklamasi pasca-tambang.

“Perusahaan yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban, sehingga keuntungan sesaat tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, berkomitmen akan menindaklanjuti masukan tersebut dan memastikan kegiatan usaha di kawasan hutan tetap sesuai aturan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Kota Tidore Fokus Jaga Hutan Tanpa Tambang

Usai diskusi, Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, menjelaskan bahwa Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki tambang seperti daerah lain di Maluku Utara. Oleh karena itu, prioritas pemerintah kota adalah menjaga kelestarian hutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Tidore menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi,” kata Ahmad Laiman. “Kami berharap kerja sama antara pusat hingga ke daerah dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara, khususnya kami di Kota Tidore.”