71 Triliun Anggaran MBG, Tapi Anak Sekolah Masih Keracunan
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi IX DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan kualitas dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kembali muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Insiden terbaru dilaporkan terjadi di Baubau, Lamongan, Sumbawa, Gunungkidul, hingga Garut.
Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menyatakan keprihatinannya atas kejadian berulang ini. Menurutnya, fakta bahwa penerima manfaat MBG mengalami gejala keracunan menunjukkan ada persoalan serius dalam sistem kontrol mutu.
“Ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan sinyal lemahnya pengawasan. Program sebesar ini tidak boleh hanya dikejar secara kuantitas, sementara kualitas diabaikan,” ujar Edy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Edy menilai akar masalah terletak pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih fokus meningkatkan jumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mendongkrak serapan anggaran. Padahal, dari total Rp71 triliun anggaran BGN, baru 18,6 persen yang terealisasi.
“Yang dikejar jumlah dapur, bukan kualitas. Akibatnya banyak dapur dibangun tergesa-gesa, ada yang belum memenuhi standar keamanan pangan,” tegas legislator PDIP itu.
Lebih jauh, ia mengungkapkan sebagian pembangunan dapur MBG diserahkan ke yayasan masyarakat. Namun, keterbatasan modal membuat fasilitas yang didirikan tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya bisa mencegah risiko cemaran.
“Sejak awal pendirian SPPG seharusnya ada pengawasan ketat, bukan dibiarkan berjalan asal jadi,” pungkasnya.
