Wujud Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran Memasuki Satu Tahun Pertama
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menilai penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam sepuluh bulan terakhir terlalu dini dan tidak adil. Menurutnya, pembangunan bangsa sebesar Indonesia membutuhkan waktu, strategi, dan kesabaran.
“Sepuluh bulan bukan waktu yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah di negara sebesar Indonesia. Kita bicara 280 juta penduduk, ribuan pulau, dan birokrasi kompleks. Dibutuhkan konsolidasi agar kerja besar benar-benar terasa dampaknya,” ujar Ngabalin, Sabtu (13/9/2025).
Ngabalin menegaskan, sejumlah capaian nyata sudah terlihat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berhasil memangkas belanja negara Rp306,7 triliun sekaligus menekan potensi kebocoran hingga Rp300 triliun. Di sektor hukum, Presiden Prabowo menindak kartel pangan yang merugikan negara USD 6,1 miliar per tahun serta mengembalikan 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal.
Sementara di bidang sosial, program makan siang gratis menjangkau lebih dari 20 juta siswa hanya dalam delapan bulan, didukung pembentukan Badan Gizi Nasional dengan anggaran Rp71 triliun. Sektor pangan pun mencatat sejarah: Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung setelah puluhan tahun menjadi importir bersih.
Namun, Ngabalin mengakui capaian itu belum sepenuhnya tersampaikan ke publik. “Ruang publik jangan kosong. Informasi tentang Presiden dan pemerintah harus cepat, transparan, dan menjangkau pelosok. Jangan biarkan masyarakat membentuk persepsinya sendiri,” tegasnya.
Ngabalin menambahkan, kritik publik sah saja, tetapi menilai pemerintahan gagal hanya dalam sepuluh bulan jelas tidak tepat. Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 mencatat kepuasan publik mencapai 80,9 persen, dan survei LSI Denny JA tujuh bulan kemudian memperlihatkan angka serupa, 81,2 persen, dengan mayoritas menilai arah pemerintahan di jalur yang benar.
“Fondasi sedang dibangun, strategi sedang dijalankan, dan prosesnya konsisten. Yang dijaga bukan sekadar nama presiden, tetapi harapan bangsa,” pungkas Ngabalin.
Optimisme senada juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/9/2025). Setelah resmi menjabat sebagai Bendahara Negara, Purbaya menegaskan dirinya sudah menyiapkan peta jalan untuk mengatasi perlambatan ekonomi.
“Sekarang ekonomi memang agak melambat. Tapi kita sudah pelajari kelemahannya, dan itu tidak terlalu sulit memperbaikinya,” katanya. Menurutnya, dalam kurun waktu 2–3 bulan mendatang, ekonomi Indonesia akan kembali terlihat cerah. “Ya, Anda lihat nanti mungkin 2–3 bulan dari sekarang bisa kelihatan cerah lagi,” tambahnya.
Arahan Presiden, lanjutnya, sangat jelas: percepatan pertumbuhan ekonomi. Target 8 persen yang dicanangkan Kepala Negara disebut sebagai tantangan besar, tetapi bisa dikejar secara bertahap. “Fokusnya, ciptakan pertumbuhan secepat mungkin. Beliau tanya, bisa enggak capai 8 persen? Kita coba kejar,” ujarnya.
Lebih jauh, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pungutan pajak baru, mengingat sistem perpajakan saat ini sudah cukup efektif. “Menurut saya pribadi, selama ini enggak usah [ada pungutan pajak baru],” tegasnya, dikutip dari Antara.
Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh stabil, pendapatan negara juga akan ikut terdongkrak. “Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstan, income-nya kenceng juga,” jelas Purbaya.
Kebijakan fiskal efisien, penguatan sektor pangan, serta keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi modal penting untuk menarik investasi, memperluas industrialisasi, dan membuka lapangan kerja.
