PDIP Resmi Kantongi SK Kepengurusan 2025–2030 dari Kementerian Hukum

Abadikini.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengantongi surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan periode 2025–2030 dari Kementerian Hukum. SK tersebut diserahkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Hasto hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Sri Rahayu.

“Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah, dan menerima SK atas nama Ibu Ketua Umum,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira.

Menurut Andreas, PDIP mendaftarkan permohonan pengesahan sekitar dua pekan lalu melalui sistem online Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Hanya dalam hitungan hari, proses selesai dan SK fisik pun diterima.

“Pak Sekjen berterima kasih atas pelayanan cepat Kemenkumham. Beliau mengapresiasi sistem online yang mempercepat proses pengesahan,” tambah Andreas.

Ada dua SK yang diserahkan, yakni:

1. SK Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.

2. SK Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP periode 2025–2030.

Dengan penyerahan itu, kepengurusan baru PDIP hasil Kongres VI Bali kini sah secara hukum.

Susunan Lengkap DPP PDIP 2025–2030

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Sekjen: Hasto Kristiyanto

Wakil Sekjen: Dolfie Othniel Frederic Palit (Internal), Utut Adianto (Pemerintahan), Sri Rahayu (Kerakyatan), Adian Yunus Yusak Napitupulu (Komunikasi), Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Kesekretariatan)

Bendahara Umum: Olly Dondokambey, didampingi Rudianto Tjen (Internal) dan Yuke Yurike (Eksternal)

Sejumlah tokoh menempati posisi strategis di bidang-bidang penting, antara lain:

Puan Maharani (Politik)

Ganjar Pranowo (Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Yasonna H. Laoly (Reformasi Hukum dan HAM)

Basuki Tjahaja Purnama (Perekonomian)

Rano Karno (Kebudayaan)

Puti Guntur Soekarno (Pendidikan dan Kebudayaan)

Tri Rismaharini (Penanggulangan Bencana)

Abdullah Azwar Anas (Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan)

Muhammad Prananda Prabowo (Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital)

serta sejumlah nama lain yang mengisi bidang kesehatan, lingkungan hidup, tenaga kerja, UMKM, hingga advokasi hukum.

Dengan struktur baru ini, PDIP menegaskan konsolidasi organisasi sekaligus kesiapan menghadapi dinamika politik nasional lima tahun mendatang.