PB HMI Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Aktivis
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, meminta pemerintah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka tanpa ada upaya membungkam suara kritis aktivis.
Usai bertemu jajaran pemerintah di Istana Negara, Kamis malam (4/9/2025) malam Bagas mengungkapkan HMI bersama organisasi mahasiswa lain tengah menyiapkan mekanisme pengaduan dan pemantauan kasus. “Kami mendorong adanya report and crisis desk agar setiap dugaan kriminalisasi terhadap aktivis bisa dicatat dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jaringan mahasiswa di berbagai daerah kini sedang mengumpulkan laporan dari lapangan terkait praktik kriminalisasi. Data tersebut nantinya akan diolah dan dikawal bersama pemerintah. “Tadi pemerintah menyatakan siap mendukung proses itu,” tambahnya.
Selain soal kriminalisasi, HMI menekankan pentingnya reformasi kelembagaan publik. Menurut Bagas, pemerintah harus memastikan institusi negara lebih terbuka, responsif, dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara adil.
Dialog di Istana itu dihadiri sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
