Apresiasi Dialog Humanis, Wali Kota Tidore Ajak GP Ansor dan Fatayat NU Kawal Pemerintahan
Abadikini.com, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memberikan apresiasi tinggi kepada GP Ansor dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tidore atas aspirasi yang disampaikan melalui dialog humanis. Dalam pertemuan di ruang rapat Wali Kota pada Selasa (2/9/2025), Muhammad Sinen didampingi oleh Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wali Kota menyampaikan rasa bangganya karena kedua organisasi tersebut memilih jalur dialog untuk menyikapi dinamika sosial yang sedang terjadi.
“Saya bangga sekali karena kalian memilih menyampaikan sebuah aspirasi dengan sharing atau berdialog dengan Pemerintah Daerah untuk bagaimana memberikan pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” kata Muhammad Sinen.
Ia berharap GP Ansor dan Fatayat NU dapat terus mengawal jalannya pemerintahan dan tidak bosan memberikan masukan, kritik, serta saran demi kemajuan daerah.
Tunjangan DPRD Jadi Sorotan, GP Ansor Minta Pemkot Segera Bertindak
Ketua GP Ansor, Jafar Noh Idrus, menyampaikan bahwa pihaknya mengambil langkah dialog untuk menjaga stabilitas daerah dan memastikan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik. Jafar menyoroti empat poin tuntutan terkait tunjangan anggota DPRD Kota Tidore, yaitu tunjangan perumahan, kesejahteraan, transportasi, dan insentif komunikasi.
Menurut Jafar, tunjangan-tunjangan tersebut membutuhkan biaya besar di tengah upaya efisiensi anggaran. “Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti peraturan wali kota yang sesuai dengan regulasi yang ada, tanpa menguras anggaran,” tegasnya.
Senada dengan Jafar, Ketua Fatayat NU, Astuti Ardenan, juga menekankan pentingnya Pemerintah Daerah mempertimbangkan tunjangan tersebut. Ia berharap tunjangan tersebut dapat diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan segala tunjangan DPRD Kota Tidore itu sendiri, karena saat ini isu tunjangan yang menjadi polemik dari pusat hingga ke daerah, sehingga tunjangan para DPRD itu bisa diperuntukan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Astuti.
Ia menambahkan bahwa jika tunjangan tidak dapat dihilangkan, setidaknya harus dilakukan penghematan. Astuti menegaskan bahwa sikap tegas pemerintah dalam mengambil kebijakan sangat diperlukan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
