Pemkot Tidore Kendalikan Inflasi, Siapkan Program Rumah untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Abadikini.com, TIKEP – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga stabilitas inflasi di tengah tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang rapat Sekda, Senin (25/8/2025).
Mewakili Wali Kota Tidore, Taher menegaskan bahwa di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat, Pemkot tetap fokus mengendalikan inflasi melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah rencana membuka akses distribusi langsung dari Kota Manado untuk memasok kebutuhan komoditas tertentu di Tidore.
“Kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam menjaga pasokan bahan pokok. Tidore sendiri telah merealisasikan sejumlah langkah nyata dalam pengendalian inflasi,” jelas Taher.
Ia menambahkan, pada minggu keempat Agustus, IPH di Tidore menunjukkan perbaikan dengan turunnya harga cabai. Cabai keriting yang semula Rp50 ribu/kg kini menjadi Rp44 ribu/kg, sementara cabai rawit turun dari Rp80 ribu/kg menjadi Rp66 ribu/kg. Sementara harga komoditas pokok lainnya relatif stabil.
Selain inflasi, Taher juga menyinggung program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan pembangunan tiga juta rumah, dan Tidore sudah menyiapkan anggaran khusus untuk membangun rumah baru, bukan sekadar renovasi.
“Pembangunan rumah ini membutuhkan dana besar, sehingga saat ini baru terealisasi tiga unit. Karena itu, pendataan harus benar-benar akurat agar bantuan jatuh kepada masyarakat yang tepat,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah untuk menekan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Ia mendorong kepala daerah memperluas program stabilisasi pangan hingga ke tingkat desa, serta menggelar operasi pasar secara intensif.
“Inflasi tidak boleh dibiarkan melemahkan daya beli rakyat. Pemerintah harus aktif menjaga ketersediaan barang, distribusi, dan transparansi informasi harga. Begitu pula program tiga juta rumah, ini bukan sekadar angka, tetapi wujud hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat,” ujar Tomsi.
Rakor inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi program perumahan ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri melalui zoom meeting, dan diikuti kementerian/lembaga, kepala daerah, serta TPID se-Indonesia. Dari Tidore, hadir Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, sejumlah pimpinan OPD, dan tim TPID Kota Tidore Kepulauan.
