Viral Isu Gaji DPR Rp90 Juta, Puan Maharani: Hanya Kompensasi Rumah Jabatan
Abadikini.com, JAKARTA – Isu kenaikan gaji anggota DPR RI kembali memantik perbincangan publik. Belakangan, kabar viral di media sosial menyebut para wakil rakyat menerima gaji Rp3 juta per hari atau mencapai Rp90 juta per bulan. Namun Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan kabar tersebut tidak benar.
“Tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanyalah kompensasi pengganti rumah jabatan,” ujar Puan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025), selepas mengikuti upacara penurunan bendera.
Puan menjelaskan, sejak periode 2024–2029, anggota DPR RI tidak lagi memperoleh fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sebagai gantinya, mereka menerima tunjangan rumah dinas dalam bentuk uang. Kebijakan ini, menurutnya, lebih efektif karena rumah jabatan di Kalibata telah dikembalikan ke pemerintah.
Kompensasi tersebut, tambah Puan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi legislator, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk menampung atau menjamu konstituen dari daerah pemilihan yang datang ke Jakarta.
“Setiap anggota punya hak sekaligus kewajiban untuk melayani konstituennya. Jadi tunjangan rumah itu juga bisa difungsikan untuk kepentingan dapil,” jelasnya.
Kebijakan Seragam, Kecuali Pimpinan DPR
Penjelasan Puan selaras dengan keterangan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Pada Oktober 2024, Indra menegaskan bahwa seluruh anggota DPR periode 2024–2029 berhak atas tunjangan rumah dinas, termasuk mereka yang sudah memiliki hunian di Jakarta.
“Semua diperlakukan sama, kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara,” kata Indra saat meninjau kompleks RJA Kalibata, Jakarta (7/10/2024).
Indra menambahkan, kebijakan ini resmi berlaku setelah keluarnya Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024, yang memerintahkan seluruh anggota DPR—baik yang kembali terpilih maupun tidak—untuk menyerahkan rumah jabatan.
Antara Transparansi dan Persepsi Publik
Meski sudah diklarifikasi, isu kenaikan gaji anggota DPR terlanjur bergulir liar di media sosial. Publik yang selama ini kritis terhadap fasilitas mewah wakil rakyat mudah tersulut ketika mendengar angka fantastis Rp90 juta per bulan.
Padahal, inti kebijakan tersebut bukanlah penambahan gaji, melainkan alih bentuk fasilitas dari rumah jabatan ke tunjangan uang rumah. Namun minimnya sosialisasi dan komunikasi yang jelas membuat publik cepat menarik kesimpulan bahwa DPR menaikkan gaji mereka sendiri.
Dalam konteks ini, transparansi dan kejelasan komunikasi publik menjadi kunci. Tanpa itu, setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan anggota DPR akan selalu berhadapan dengan badai persepsi negatif masyarakat.
