Prabowo Gratiskan BPJS untuk 96,8 Juta Warga Miskin, Anggaran Kesehatan 2026 Tembus Rp244 Triliun
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan bakal mendapat jaminan kesehatan gratis mulai tahun depan. Biaya asuransi mereka akan ditanggung penuh oleh negara lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kebijakan ini diumumkan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), di Jakarta.
“Seluruh biaya asuransi kesehatan masyarakat miskin dan rentan akan ditanggung pemerintah. Anggaran kesehatan 2026 kita alokasikan sebesar Rp244 triliun,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan, pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, pemerintah mengarahkan dana jumbo tersebut bukan hanya untuk membayar premi BPJS, tetapi juga memperkuat layanan kesehatan dari hulu ke hilir.
Fokus anggaran itu mencakup revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, penurunan kasus TBC, hingga program cek kesehatan gratis. “Langkah ini bukan sekadar meringankan beban masyarakat, tapi juga mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah. Pada akhirnya, ini menghemat belanja negara di masa depan,” jelasnya.
Lonjakan Anggaran Kesehatan
Kementerian Keuangan mencatat, sektor kesehatan pada APBN 2025 digelontorkan Rp218,5 triliun. Tahun depan, nilainya melonjak menjadi Rp244 triliun atau tetap di atas ambang batas minimal 5% APBN sesuai amanat undang-undang.
Pemerintah juga mendorong pemerataan layanan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau masyarakat hingga pelosok. Posyandu ini menjadi titik layanan dasar untuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap. Layanannya meliputi Posyandu balita, remaja, usia subur, hingga lansia, dengan jadwal rutin setiap bulan yang dikelola Puskesmas.
Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap kesenjangan akses kesehatan antara kota dan desa dapat diperkecil, sekaligus memastikan warga yang paling rentan tetap mendapatkan layanan medis terbaik tanpa khawatir soal biaya.
