Mesir dan Yordania Latih 5.000 Polisi Palestina, Untuk Isi Kekosongan Keamanan di Gaza
Abadikini.com, JAKARTA – Mesir mulai menata langkah pascaperang Gaza dengan menyiapkan ribuan personel keamanan Palestina. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengungkapkan pihaknya telah menyusun daftar sekitar 5.000 polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania. Mereka diproyeksikan mengisi kekosongan keamanan di Gaza setelah perang dengan Israel mereda.
Dalam wawancara dengan televisi lokal DMC pada Rabu (13/8), Abdelatty menegaskan pelatihan ini menjadi bagian dari koordinasi antara Kairo dan Amman untuk memastikan Gaza tidak terjerumus ke dalam kekacauan pascaperang. “Kita perlu memastikan ada aparat keamanan Palestina yang siap mengelola wilayah itu,” ujarnya.
Bukan hanya soal keamanan, Mesir juga bersiap mengambil peran politik. Kairo akan menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, di mana rencana pengelolaan Jalur Gaza versi Mesir akan dipaparkan. Salah satu poin kuncinya adalah penunjukan 15 tokoh Gaza untuk memimpin wilayah tersebut selama masa transisi enam bulan, dengan garis tegas bahwa Otoritas Palestina adalah satu-satunya entitas sah yang berhak memerintah.
Namun, visi Mesir ini berbenturan dengan nada yang dilontarkan Israel. Dua hari sebelumnya, Senin (11/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Gaza kelak akan dikelola oleh “administrasi sipil non-Israel” setelah pasukan Israel menguasai Kota Gaza. Ia menekankan bahwa pemerintahan itu bukan di tangan Hamas maupun Otoritas Palestina, namun tidak menjelaskan siapa yang akan memegang kendali sebenarnya.
Pernyataan Netanyahu ini menambah daftar panjang ketegangan geopolitik pascaperang Gaza. Di tengah upaya mencari format pemerintahan transisi, Israel sendiri sedang menghadapi badai kecaman internasional. Sejak Oktober 2023, serangan di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, gugatan genosida terhadap Israel tengah berjalan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Pascaperang Gaza kini bukan hanya soal siapa yang bertahan hidup, tetapi juga siapa yang akan memegang kendali. Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, dan Israel sama-sama mengincar peran sentral dalam babak baru yang akan menentukan masa depan wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat luka dan perlawanan itu.
