Khofifah Diperiksa Diam-Diam, Luluk: Warga Butuh Jawaban Terbuka
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Luluk Nur Hamidah, buka suara soal pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh KPK terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim 2021–2022.
“Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harap Ibu Khofifah bisa memberikan keterangan yang sebaik-baiknya,” kata Luluk usai pembukaan Rakernas dan pengukuhan pengurus IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Luluk yang juga mantan calon Gubernur Jatim di Pilkada 2024 lalu ini meyakini KPK tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi. Meski begitu, ia menyoroti lokasi pemeriksaan Khofifah yang dilakukan di Mapolda Jatim, bukan di Gedung Merah Putih KPK.
“Ini jadi pertanyaan publik juga, kenapa di Surabaya, bukan di Jakarta? Walaupun KPK sudah menjelaskan alasannya karena efisiensi,” ujarnya.
Menurut Luluk, penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan bahwa dana hibah adalah uang rakyat, bukan milik segelintir elit.
“Ini dana APBD, bukan warisan. Harusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan jadi alat bancakan politik,” tegasnya.
Luluk juga mendorong KPK untuk menjaga transparansi dan terus melakukan komunikasi publik secara terbuka.
“KPK jangan takut, jangan gentar. Kita percaya mereka tetap profesional meskipun pemeriksaannya dilakukan di luar Jakarta,” lanjutnya.
Sebelumnya, Khofifah diperiksa tim penyidik KPK di Mapolda Jatim selama hampir 8 jam pada Kamis (10/7). Ia dicecar soal proses perencanaan, penganggaran, dan penyaluran dana hibah dari Pemprov Jatim ke kelompok masyarakat.
Sebagai catatan, selama 5 tahun masa kepemimpinan Khofifah, Pemprov Jatim tercatat telah menggelontorkan Rp32,8 triliun dana hibah, termasuk Rp9,5 triliun untuk pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim.
KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan kasus ini, yang sebelumnya bermula dari OTT terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim, pada Desember 2022. Nama-nama besar dari PDIP, Gerindra, Demokrat, dan sejumlah pihak swasta juga ikut terseret.
