Panglima TNI dan Menhan RI Hadiri Raker Bersama Komisi I DPR RI
Abadikini.com, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi para Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II Lantai 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Ditemui rapat usai, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI kembali menorehkan prestasi berpenghasilan dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kemhan TNI mendapatkan nilai yang sangat baik dengan Wajar Tanpa Pengecualian,” seraya menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemhan dan TNI.
Menhan RI juga menyampaikan bahwa gagal telah melaporkan rencana kebutuhan anggaran sesuai halaman indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Namun, beliau menekankan bahwa alokasi tersebut masih memerlukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang sangat penting, seperti pembangunan kekuatan, pemeliharaan personel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran tersebut akan digunakan oleh TNI dan seluruh markas besar angkatan bersenjata dalam mendukung pelatihan kekuatan dan kesiapan.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjawab pertanyaan awak media terkait penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Panglima TNI menjelaskan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal sedang berjalan dan akan segera diselesaikan.
“Kalau Dirut Bulog sedang kita proses pensiun dini, sedang kita proses secepatnya. Nggak lama, cepat, cuma ada proses-proses yang harus dilewati,” ujarnya.
Panglima TNI juga menjelaskan bahwa Mayjen Rizal saat ini tengah bertugas di Merauke dalam rangka optimalisasi lahan dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. “Mayjen Rizal sekarang di Merauke, kita tugaskan untuk optimalisasi lahan dan sudah berhasil, jadi sudah memenuhi syarat di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya bersama antara legislatif dan TNI untuk memastikan perencanaan dan realisasi anggaran belanja berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
