KPK Sedang Bermain “Drama” Untuk Panggil Bobby Nasution!

Abadikini.com, JAKARTA – Kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara bukan lagi sekadar persoalan hukum ini sudah jadi ujian moral dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan kekuasaan. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu mengungkap skema busuk pembagian fee 10 hingga 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp231,8 miliar. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka bersama empat pejabat lainnya.

Namun satu nama yang sampai hari ini masih “untouchable” adalah Gubernur Sumut, Bobby Nasution, publik tahu betul bahwa Topan adalah orang dekatnya. Topan bukan staf teknis biasa. Ia adalah anak buah langsung Bobby, orang kepercayaan di lingkar dalam, dan pemegang kendali atas proyek-proyek strategis pembangunan Sumut.

Jika penegakan hukum dilakukan secara normal, Bobby seharusnya sudah diperiksa. Bahkan, jika bukti makin terang, penangkapan tidak bisa ditunda. Tapi apa yang terjadi? KPK justru main drama. Pernyataan prosedural disampaikan, seolah menenangkan situasi. Namun faktanya, penegakan hukum kembali tumpul di hadapan kekuasaan.

Jangan Permainkan Logika Publik

Dalam berbagai kasus, KPK kerap bergerak cepat. Bupati, wali kota, hingga menteri pun pernah langsung dicokok begitu alat bukti dan peranannya cukup terang. Tapi ketika kasus ini menyentuh menantu Presiden ke-7 RI Jokowi KPK seperti kehilangan gigi.

Padahal, pola korupsi proyek jalan bukan hal baru. Skemanya nyaris sama proyek dijalankan dengan pemenangan vendor tertentu, lalu uang komitmen mengalir ke pejabat. Kali ini, nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar, dan janji suap ditaksir mencapai Rp46 miliar. Itu bukan angka kecil. Bahkan KPK mengakui sebagian dana sudah dibagi-bagikan sebelum OTT dilakukan.

Lalu, bagaimana mungkin Gubernur tidak tahu-menahu soal ini? Bagaimana bisa orang kepercayaannya bermain proyek besar, tanpa restu atau sepengetahuannya?

Bukan Sekadar Keterangan, Ini Soal Tanggung Jawab

KPK berdalih pemanggilan dilakukan “jika keterangannya dibutuhkan.” Tapi publik menolak akal-akalan ini. Dalam struktur pemerintahan, kepala daerah punya otoritas mutlak atas proyek-proyek besar. Tidak ada ruang untuk berpura-pura tidak tahu. Jika kepala dinas sudah ditangkap, maka gubernur wajib diperiksa, minimal sebagai saksi kunci  bahkan sebagai terduga pengendali.

Saya, dan banyak warga lainnya, tidak sedang menuntut KPK bersikap sembrono. Tapi kami menuntut keadilan yang setara. Ketika bupati bisa dijemput dini hari karena korupsi proyek, kenapa gubernur dibiarkan bebas hanya karena dia punya akses politik?

KPK Jangan Jadi Penonton

Lebih jauh dari itu, kita harus mengkritik bagaimana KPK terkesan menjadi penonton pasif dalam skandal ini. Setiap pernyataan mereka justru membuat publik makin curiga. Mengapa hanya para pelaksana teknis yang ditangkap? Mengapa nama besar di balik kebijakan pembangunan justru aman-aman saja?

Jika ini dibiarkan, bukan hanya kepercayaan publik yang hancur. Tapi juga legitimasi moral KPK sebagai lembaga independen.

Jangan ulangi dosa lama memberantas korupsi hanya di level bawah, lalu diam seribu bahasa ketika yang terlibat adalah elite kekuasaan.

KPK Harus Bertindak Sekarang

Saya menyerukan bukan sebagai pegiat media sosial semata, tapi sebagai warga negara yang muak melihat ketimpangan hukum  tangkap Bobby Nasution jika bukti keterlibatannya sudah cukup. Jangan tunda, jangan takut, jangan tunduk.

Kalau Bobby memang bersih, biarkan proses hukum membuktikannya. Tapi jika ia terlibat, atau bahkan mengatur jalannya praktik korupsi proyek ini, maka satu-satunya jalan adalah menyeretnya ke proses hukum, sebagaimana KPK lakukan pada puluhan kepala daerah sebelumnya.

Diam Sama dengan Kalah

KPK sedang menghadapi titik kritis. Jika hari-hari ke depan lembaga ini masih menunda pemeriksaan terhadap Bobby Nasution, maka bukan hanya kasus ini yang runtuh tapi juga kepercayaan publik pada lembaga yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Cukup sudah drama ini. Rakyat butuh tindakan nyata. Tangkap Bobby, atau akui bahwa hukum di negeri ini telah mati di bawah bayang-bayang kekuasaan.