Kemenko Polkam Tegaskan Pembangunan TIK Harus Selaras dengan Keamanan Nasional
Abadikini.com, YOGYAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan bahwa setiap langkah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia akan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional. Hal ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di Seluruh Indonesia yang digelar di Yogyakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan bahwa penguatan keamanan siber nasional tidak dapat dipisahkan dari tata kelola politik dan keamanan negara. “Kemenko Polkam memiliki mandat sebagai sumbu integrasi lintas sektor, memastikan bahwa perencanaan pembangunan TIK berjalan harmonis dengan kebutuhan keamanan nasional,” ujar Eko Dono.
Pernyataan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polkam, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
Pada kesempatan itu, Eko Dono juga menyampaikan pesan Menko Polkam Budi Gunawan mengenai transformasi digital yang kini menjadi kebutuhan fundamental. Namun, ia mengakui masih adanya kesenjangan serius dalam akses dan kualitas layanan TIK di tanah air.
Data BAKTI Komdigi per Maret 2025 menunjukkan, dari 84.276 desa di Indonesia, sekitar 9,6% masih memiliki cakupan sinyal dan kualitas internet rendah, bahkan 2,2% desa belum terjangkau sinyal seluler sama sekali, terutama di wilayah strategis seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Kesenjangan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan layanan dasar dan akses informasi yang setara. Oleh karena itu, agenda Zero Blankspot bukan sekadar program digitalisasi, tetapi cerminan dari komitmen kita terhadap keadilan pembangunan,” tegas Eko Dono.
Lebih lanjut, Eko Dono mengingatkan bahwa digitalisasi masif tanpa sistem keamanan yang kokoh akan membuka celah bagi ancaman siber yang kian kompleks. Tren serangan siber dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan tajam dalam volume, metode, dan target, termasuk lembaga pemerintah, infrastruktur informasi vital, hingga data pribadi masyarakat.
“Tanpa mitigasi yang adaptif, kita berisiko menghadapi disrupsi digital yang merusak kepercayaan publik, mengganggu layanan dasar, dan melemahkan kedaulatan negara. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, respons insiden, dan pengelolaan keamanan informasi harus menjadi agenda paralel dengan pembangunan konektivitas. Kita tidak ingin membangun jalan bebas hambatan digital yang ujungnya menjadi jalur masuk serangan siber,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, menambahkan bahwa Kemendagri telah mendorong Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mencanangkan Zero Blankspot di wilayahnya dan melakukan pemetaan blankspot sebagai baseline perencanaan.
Ia juga meminta para kepala daerah untuk menjamin stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta memastikan akses seluler dan internet tersedia di fasilitas layanan dasar, kantor pemerintahan, ruang publik, dan kawasan strategis.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
