Kemenko Polkam Perkuat Stabilitas Keamanan di Laut Natuna Utara
Abadikini.com, NATUNA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas di Laut Natuna Utara melalui langkah-langkah strategis. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Pemeliharaan Kawasan Keselamatan Pelayaran dan Hukum (KKPH) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta Choke Point, yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, di Natuna, Rabu (18/6/2025).
Brigjen TNI Parwito menekankan pentingnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, terintegrasi, dan adaptif di tengah dinamika geopolitik Laut Natuna Utara. “Dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara menuntut kita untuk memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak hanya kuat, tetapi juga terintegrasi dan adaptif,” jelasnya saat membuka rapat.
Ia juga menyoroti peran sentral Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai ujung tombak implementasi kebijakan maritim nasional. “Forkopimda bersama instansi vertikal terkait membentuk ekosistem keamanan maritim yang holistik dan terpadu, memastikan bahwa upaya penjagaan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara berjalan efektif dan adaptif terhadap setiap tantangan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan posisi vital Kabupaten Natuna. Dengan tujuh pulau perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia Timur, dan Kalimantan Barat, serta lokasinya di pusat pertemuan sembilan ibu kota negara Asia Tenggara, Natuna memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat krusial.
Bupati Cen Sui Lan juga menjelaskan kekayaan sumber daya alam Natuna, termasuk cadangan migas dan kontribusi signifikan terhadap perikanan global, sebagai aset nasional. Namun, hal ini juga membawa tantangan keamanan maritim yang kompleks, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan, yang diperparah oleh koordinasi yang belum optimal serta keterbatasan sarana pengawasan.
Menanggapi situasi ini, Bupati Natuna mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain penguatan kehadiran aparat keamanan, pembangunan pusat kendali maritim, peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal, diplomasi internasional terkait ALKI I, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta percepatan pembentukan provinsi baru untuk memperkuat kewenangan daerah.
Rakor ini menunjukkan komitmen kolektif terhadap penguatan wilayah terdepan Indonesia, dengan dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Kabinda Kepulauan Riau, Ketua DPRD Natuna, Kajari Natuna, Perwakilan Dandim Natuna, Danlanal Ranai, Kapolres Natuna, Dansatrad 212 Ranai, Kepala Kantor SAR Natuna, Kadis Perhubungan Natuna, Kadis Lingkungan Hidup Natuna, Kakanim Ranai, Manager Fuel Terminal Natuna, Kepala Stasiun Bakamla Natuna, Kepala SKPT Selat Lampa Natuna, Danki Komposit Marinir, dan Ketua DPC HNSI Natuna.
