Gubernur NTT Melki Pertegas Komitmen Reforma Agraria: Demi Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
Abadikini.com, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, secara resmi membuka Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTT Tahun 2025. Rapat ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT pada Rabu (11/6/2025), menandai dimulainya langkah-langkah strategis untuk percepatan reforma agraria di provinsi tersebut.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen vital negara untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan struktur agraria. Beliau menekankan bahwa reforma agraria adalah upaya penataan aset dan akses demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Capaian dan Target Reforma Agraria NTT
Sejak tahun 2021 hingga 2024, program penataan akses reforma agraria telah memberdayakan 15.400 kepala keluarga yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT. Untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan untuk memfasilitasi pendampingan usaha bagi 1.200 kepala keluarga di enam kabupaten.
“Dari sisi legalisasi aset, hingga akhir 2024, telah disertifikatkan lahan seluas 558.699,72 hektare atau mencakup 1.568.126 bidang tanah, setara dengan 19,2 persen dari total luas wilayah NTT,” ungkap Gubernur Melki.
Tantangan dan Potensi TORA
Meskipun demikian, Provinsi NTT masih memiliki potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan (PKH) sebesar 75.354,04 hektare yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Dari luasan tersebut, baru 22.785,35 hektare yang telah ditindaklanjuti legalisasinya.
“Sisanya, seluas 52.568,69 hektare, masih menunggu penanganan lebih lanjut,” jelasnya. “Bahkan 17.896,33 hektare di antaranya tidak bisa ditindaklanjuti karena berbagai kendala, seperti konflik lahan, tumpang tindih izin, dan kondisi fisik tanah. Namun, masih ada 34.672 hektare yang bisa kita legalisasi. Ini adalah tugas kita bersama sebagai Tim GTRA.”
Ajakan Kolaborasi dan Komitmen Anggaran
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Melki meminta semua pihak yang tergabung dalam GTRA untuk memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Rapat hari ini adalah titik awal penguatan kerja-kerja GTRA. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan reforma agraria sebagai jalan keadilan dan kemakmuran rakyat NTT. Mari wujudkan Reformasi Agraria di NTT, Ayo Bangun NTT!,” tegas Gubernur Melki, mengakhiri arahannya dengan seruan untuk membangun NTT yang lebih adil dan sejahtera.
