Rumor Pergantian Kapolri Diduga Sengaja Dihembuskan Pihak yang Resah atas Komitmen Jenderal Sigit Berantas Kejahatan
Abadikini.com, JAKARTA – Isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat ke permukaan dalam sepekan terakhir, memunculkan nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Rudy Heriyanto dan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Rudi Darmoko sebagai kandidat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, rumor serupa sempat beredar saat transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, namun mereda seiring dipertahankannya Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, rumor pergantian Kapolri kali ini disinyalir sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa resah dengan komitmen dan sepak terjang Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas kejahatan.
“Kejahatan yang selama ini berada di zona aman dan nyamannya, di zaman Kapolri Listyo Sigit Prabowo semuanya ditumpas tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat kejahatan menjadi gerah dan resah sehingga menginginkan pergantian Kapolri,” tegas Haidar dalam keterangannya pada Rabu, 4 Juni 2025.
Haidar mengamati bahwa rumor pergantian Kapolri muncul sesaat setelah Polri merilis penangkapan lebih dari 10 ribu preman hanya dalam kurun waktu 25 hari. Penangkapan ini mencakup berbagai jenis preman, mulai dari preman jalanan, preman berseragam organisasi masyarakat (ormas), hingga preman yang bersembunyi di balik penampilan rapi setelan dasi dan jas.
Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Hal ini karena di era kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, kejahatan yang sebelumnya tak tersentuh—bahkan yang terafiliasi dengan partai besar, ormas raksasa, dan dekat dengan kekuasaan—berhasil diberantas.
“Kita ingat bagaimana salah satu pimpinan parpol besar berkali-kali ingin menemui Kapolri saat ada kadernya yang tersandung kasus hukum di KPK. Bagaimana KPK berani menggeledah rumah sejumlah pimpinan ormas besar yang selama ini tak tersentuh,” kata Haidar. Ia menambahkan, “Di KPK itu ada penyidik Polri. Betapa banyak anggota ormas yang dekat kekuasaan ditangkap oleh Polri karena aksi premanisme. Itu semua menandakan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak bisa diintervensi, diintimidasi dan tidak kenal kompromi terhadap kejahatan.”
Selain pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan itu sendiri, Haidar juga menduga bahwa kelompok yang mendukung rumor pergantian Kapolri adalah mereka yang menaruh dendam terhadap Presiden Jokowi. Kelompok ini diketahui selama ini menentang keputusan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan pejabat-pejabat warisan rezim Jokowi, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Motif lain di balik rumor ini adalah sebagai media “cek ombak” untuk mengetahui respons publik terhadap kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta secara tidak langsung mengukur tingkat popularitas calon pengganti yang namanya digadang-gadang.
Haidar menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam mengusulkan pergantian Kapolri kepada DPR.
