Enam Bulan Menjabat, Presiden Prabowo Cetak Rekor Surplus Beras Empat Juta Ton

Abadikini.com, JAKARTA – Kurang dari enam bulan memimpin, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat gebrakan signifikan di sektor pangan, khususnya beras. Angka surplus beras kini mencapai empat juta ton, sebuah rekor tertinggi dalam 67 tahun terakhir.
Hal ini diungkapkan oleh Politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, dalam acara “Polemik Trijaya” pada Sabtu (31/5/2025). “Akselerasi pemerintahan dalam enam bulan langsung terlihat nyata. Di sektor pertanian dan pangan, sudah surplus empat juta ton beras. Ini sudah memecahkan rekor selama 67 tahun dalam jangka waktu enam bulan,” ujar Hendarsam.
Menurut Hendarsam, salah satu faktor kunci di balik pencapaian ini adalah langkah pemerintah memutus mata rantai dari petani ke tengkulak. Hasil pertanian kini langsung disalurkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan harga yang telah ditetapkan, memastikan stabilitas harga bagi petani dan pasokan untuk cadangan pangan nasional.
“Ini bisa dipecahkan dengan cara memutus mata rantai tengkulak, kemudian Bulog ambil langsung hasil dari petani dengan harga yang ditetapkan. Lalu simpan di Bulog untuk menjadi persiapan cadangan pangan kita,” tambah Hendarsam, meyakini strategi ini sudah ada dalam benak Prabowo jauh sebelum menjabat presiden.
Pernyataan Hendarsam turut diamini oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Ia memprediksi cadangan beras per 30 Mei 2025 akan mencapai total empat juta ton. “Insyaallah dua hari lagi, negara akan memiliki cadangan beras totalnya empat juta ton. Sekarang kan 3,965 juta ton, sehari itu nambahnya sekitar 20 ribu ton. Jadi, kira-kira dua hari lagi akan menjadi empat juta,” jelas Sudaryono dalam Public Hearing dengan tema “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” di Jakarta, Rabu lalu.
Sudaryono lebih lanjut merujuk pada data yang dihimpun sejak tahun 1969, menunjukkan bahwa jumlah cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia tercatat pada Mei 2025 ini. Rekor sebelumnya tercatat sebesar 3,029 juta ton pada Juni 1997, di masa pemerintahan Presiden Soeharto.