Demokrasi di Serambi Masjid: Ketika Jamaah Al Hijrah Bicara Lewat Kotak Suara

Abadikini.com, JAKARTA – Ketika kita berbicara tentang demokrasi, pikiran kita sering terbang ke gedung parlemen, Pilpres, atau Pilkada. Padahal, demokrasi yang paling murni sering lahir dari tempat paling sederhana, misalnya di serambi masjid, di antara sandal jepit dan gelas kopi, di mana warga berbicara tanpa protokoler, dan suara benar-benar dihitung satu per satu.

Pemilihan Ketua Badan Takmir Masjid (BTM) Al Hijrah tahun 2025 menjadi bukti bahwa demokrasi bisa hidup dan sehat di tengah komunitas jamaah. Dari 514 orang yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 362 orang menggunakan hak suara mereka, menghasilkan angka partisipasi sebesar 70,43%. Di tengah apatisme politik yang kerap kita temui di tingkat nasional, capaian ini bukan angka biasa. Ini adalah ekspresi harapan.

Tidak Ada Suara yang Tidak Sah: Cermin Kematangan Jamaah

Lebih menarik lagi, dari seluruh surat suara yang masuk, tidak ada satu pun yang dinyatakan tidak sah. Ini bukan hanya soal kertas suara yang diisi dengan benar, tapi juga menunjukkan bahwa jamaah telah menghormati proses demokrasi ini dengan penuh kesadaran. Tidak ada coretan protes, tidak ada kekosongan pilihan, tidak ada kerusakan disengaja.

Fenomena ini bisa dibaca sebagai indikator bahwa meskipun sebagian besar jamaah belum memiliki pendidikan politik formal, mereka tetap menempatkan proses pemilihan ini sebagai sesuatu yang penting dan layak dihargai. Ada kedewasaan sosial yang tumbuh, bahkan tidak selalu harus disertai pemahaman teoritis tentang demokrasi.

Membaca Angka, Menafsirkan Makna

Partisipasi 70,43% dan nihilnya suara tidak sah bukan hanya statistik. Ini adalah potret dari komunitas yang mulai terbiasa dengan budaya memilih secara aktif dan bertanggung jawab. Namun begitu, penulis mencatat ada dua tantangan besar: Pertama tingkat pengetahuan demokrasi jamaah yang masih terbatas, dan kedua minimnya pendidikan politik yang terstruktur.

Berdasarkan pantauan dan pengamatan penulis yang terlibat dalam kepanitiaan. Sebagian besar pemilih membuat pilihan berdasar nama besar, hubungan keluarga / kedekatan, atau persepsi umum, bukan karena mengenal visi-misi atau rekam jejak kandidat secara utuh. Forum debat atau penyampaian program belum menjadi budaya sehingga sulit terlaksana. Bahkan, sebagian menganggap proses ini “ritual biasa”, bukan forum pertarungan gagasan.

Pendidikan Politik, Tanggung Jawab Kolektif

Demokrasi tanpa pendidikan politik ibarat kapal tanpa kompas. Kita mungkin bergerak, tapi tidak tahu ke mana arah. Sudah saatnya masjid menjadi pusat literasi warga, bukan hanya tempat beribadah. Kajian-kajian masjid bisa menyisipkan tema seperti etika memilih, kepemimpinan dalam Islam, atau peran jamaah dalam kontrol sosial terhadap pengurus BTM.

Apalagi di wilayah seperti Sangihe yang berada di batas utara negeri. Kita harus memastikan demokrasi tidak hanya hidup secara prosedural, tapi juga substansial.

Masjid Sebagai Miniatur Demokrasi

Partisipasi tinggi dan nihilnya suara tidak sah di Masjid Al Hijrah adalah secercah cahaya yang menandakan bahwa demokrasi bisa tumbuh dari bawah, dari ruang-ruang yang mungkin selama ini kita anggap “bukan wilayah politik.” Bila masjid bisa menjadi miniatur demokrasi yang sehat, mengapa tidak menjadikannya model bagi ruang-ruang publik lainnya?

Mari jadikan masjid sebagai sekolah rakyat, tempat kita belajar mendengar, memilih, dan bertanggung jawab bersama.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan selamat kepada Bung Andi Marjun selaku Ketua Panitia yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan ketua BTM Al Hijrah secara demokratis, edukatif, elegan dan berkualitas. Kemudian, juga ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Bung Lukman Adolong sebagai Ketua BTM Al Hijrah 2025-2030. Semoga mampu merealisasikan tema pemilihan, yaitu: “Merajut Ukhuwah, Menyatukan Hati dan Visi Jamaah: Memperkokoh Fungsi Masjid sebagai Pusat Ibadah, Ilmu dan Pemberdayaan Sosial Jamaah.”