China Tunjuk Li Chenggang Negosiator Perdagangan Baru Gantikan Wang Shouwen di Tengah Memanasnya Perang Tarif dengan AS
Abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah Tiongkok secara mengejutkan menunjuk Li Chenggang (58) sebagai negosiator utama baru dalam pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat, menggantikan Wang Shouwen (59), seorang veteran dalam negosiasi perdagangan. Perubahan ini diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Tiongkok tanpa penjelasan lebih lanjut, di tengah meningkatnya ketegangan tarif antara kedua negara.
Penunjukan Li Chenggang terjadi saat perang dagang antara AS dan Tiongkok semakin memanas. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memberlakukan tarif sebesar 145% terhadap impor dari Tiongkok, sementara Beijing membalas dengan tarif 125% terhadap produk-produk AS. Langkah ini mencerminkan sikap garis keras Beijing dalam menghadapi kebuntuan perdagangan dengan Washington.
Li Chenggang memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum perdagangan internasional. Sebelumnya, ia menjabat sebagai duta besar Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan asisten menteri perdagangan selama masa jabatan pertama Presiden Trump. Dalam pernyataannya di WTO pada Februari 2025, Li mengkritik keras tarif sepihak AS yang dianggapnya melanggar aturan WTO dan mengancam stabilitas sistem perdagangan multilateral.
Perubahan kepemimpinan ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Asia Tenggara, dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara tetangga di tengah ketegangan dengan AS. Selain itu, Tiongkok juga memberhentikan kepala Administrasi Imigrasi Nasional Wang Zhizhong dan Wakil Menteri Luar Negeri Chen Xiaodong, menunjukkan adanya perombakan strategis dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan negara tersebut.
Penunjukan Li Chenggang sebagai negosiator utama mencerminkan upaya Beijing untuk mengadopsi pendekatan baru dalam menghadapi tantangan perdagangan global, dengan fokus pada penegakan aturan multilateral dan penolakan terhadap tindakan sepihak yang dianggap merugikan stabilitas ekonomi internasional.
