Bawaslu Ingatkan Kepala Desa di Serang untuk Netral pada PSU Pilkada 2024

Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Serang, Banten, menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan pada 19 April 2025. Bagja melarang keras keterlibatan kepala desa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon di kantor pemenangan mereka.

“Kepala desa harus menjaga diri dan perilaku. Tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ujar Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Selain itu, Bagja mengingatkan para kepala desa untuk tidak memberikan dukungan di media sosial kepada pasangan calon, seperti menyukai, membagikan, atau mengomentari konten mereka. Tindakan tersebut dapat berujung pada permasalahan hukum di kemudian hari.

“Saya harap tidak ada kepala desa yang melanggar supaya tidak ada lagi PSU ulang di Kabupaten Serang. Maka semua pihak terkait harus saling menjaga agar proses PSU berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait netralitas kepala desa. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil sesuai Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang melanggar netralitas dapat dikenakan sanksi pidana.

“Mari kita samakan pola pikir, cara pandang, dan tegak lurus kepada undang-undang, supaya PSU berjalan dengan baik, jujur, dan adil,” kata Furqon.

PSU Pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 di beberapa daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pilkada sebelumnya di daerah-daerah tersebut.

Berikut adalah informasi terkait PSU di beberapa daerah:

1. Kabupaten Serang, Banten: KPU Kabupaten Serang memastikan kesiapan menggelar PSU di 2.355 TPS dengan 1.225.871 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

2. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat: PSU dijadwalkan pada 19 April 2025 setelah MK mendiskualifikasi calon petahana Ade Sugianto karena telah menjabat selama dua periode. Kampanye berlangsung dari 26 Maret hingga 15 April 2025, diikuti masa tenang pada 16 hingga 18 April 2025.

3. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan: KPU Kota Banjarbaru menetapkan PSU pilkada akan dilaksanakan pada 19 April 2025 sesuai keputusan MK yang membatalkan hasil pemilihan sebelumnya.

4. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur: PSU akan dilaksanakan pada 19 April 2025. Pendaftaran pengusulan calon pengganti telah dibuka pada 8–10 Maret 2025. Calon yang sebelumnya didiskualifikasi diperbolehkan mendaftar dengan pasangan baru.

5. Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan: PSU dijadwalkan pada 19 April 2025 setelah MK membatalkan penetapan pasangan Joncik Muhammad-Arifai sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2024.

6. Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu: PSU dijadwalkan pada 19 April 2025 setelah MK mendiskualifikasi calon petahana Gusnan Mulyadi karena dianggap telah menjabat selama dua periode. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,3 miliar untuk pelaksanaan PSU ini.

7. Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo: Pelaksanaan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara direncanakan berlangsung pada 19 April 2025. Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam PSU tersebut. (Antara)