Ini Mega-Korupsi Bung, Berhentilah Bersilat Lidah!

Abadikini.com, JAKARTA – Sungguh menggelikan menyimak penjelasan salah satu anggota Dewan Energi Nasional Eri Purnomohadi di acara talkshow TV One belum lama ini (28/02). Anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di jajaran Dewan Energi Nasional ini mula-mula mengaku bukan juru bicara atau Jubir Pertamina dan mengklaim berusaha objektif melihat persoalan yang merebak di tengah masyarakat terkait adanya isu atau dugaan “pengoplosan” bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite sebagai salah satu modus para koruptor di tubuh Pertamina untuk memenuhi hasrat liar keserakahan mereka.

Meski mengklaim bukan jubir Pertamina dan menjelaskan hal tak penting dengan mengajari kami penonton bagaimana cara mengisi bensin di setiap depo milik Pertamina, pejabat ini tampak berusaha menepis dugaan pihak Kejaksaan ihwal modus koruptor mengoplos bahan bakar bensin jenis Pertamax dengan Pertalite.

Tak hanya disitu, pria yang sejatinya jadi bagian think thank di dunia energi yang sejak dulu tak maju-maju ini, dugaan penulis daya kritis intelektualnya sudah ‘tergadai’ oleh kursi empuk yang kini didudukinya.

Apalagi dari caranya menjelaskan duduk perkara mega korupsi ini ia terkesan hendak memisahkan kasus korupsi dengan ‘modus oplosan’ yang justru diduga menjadi bagian dari siasat para koruptor kakap yang melibatkan para petinggi di tubuh perusahaan BUMN di bawah Kementrian yang dipimpin Erick Tohir yang kini lebih sibuk urus sepakbola ini.

Dan yang lebih memuakkan kita, ia bahkan sempat menganjurkan pihak Pertamina untuk segera menggerakan kalangan influencer agar bisa membendung isu yang merebak, dengan cara ‘menggeser’ opini yang tengah bergejolak di tengah masyarakat. Modus lama kaum pejabat yang bisa seenaknya meninabobokan kemarahan publik.

Celakanya, anjuran Eri Purnomohadi ini langsung ditentang mentah-mentah oleh Fitra Eri influencer otomotif yang malam itu juga hadir sebagai pembicara di acara tersebut. Bahkan, kata pria yang kerap wara wiri mereview setiap mobil keluaran baru ini, andai pun pihak Pertamina datang memintanya untuk mengklarifikasi isu tersebut, ia akan menolak. Sebab sebagai konsumen ia pun turut dirugikan.

Nah, harusnya anggota Dewan Energi Nasional ini malu dan langsung menutup wajahnya di depan pemirsa yang hadir. Karena jelas-jelas idenya untuk Pertamina agar mengerahkan buzzer ternyata sudah terbaca influencer sekelas Fitra Eri yang langsung menolak jadi buzzer Pertamina.

Pada intinya, semakin asik masuk ke lingkaran kekuasaan, seseorang akan kehilangan daya bernas pemikirannya. Semakin asik duduk di kursi kekuasaan kemampuan intelektual orang akan mudah ‘terjual’, atau dalam bahasa filsuf Prancis Julien Benda disebut sebagai ‘penghianatan kaum intelektual”. Ketika intelektual sudah tak bebas nilai, ketika posisi intelektual sudah tak lagi jernih melihat persoalan, apalagi bertindak pasang badan berlebihan. Maka disitulah bahaya keruntuhan moral intelektual sebuah bangsa.

Dan saya kira, sebagai intelektual atau pakar di bidang energi Eri Purnomohadi jelas telah melakukan sejenis ‘penghianatan’ intelektual sebagaimana pernah disindir intelektual sekaliber Julien Benda. (baca: Peran Intelektual)

Fenomena ‘penghianatan kaum intelektual’ memang paling sering kita lihat di negeri ini. Orang-orang sejenis Eri Purnomohadi di republik ini bahkan berjubel. Mereka rela ‘menggadaikan’ kapasitas dan sikap intelektualnya demi kekuasaan. Bahkan secara vulgar tampil membela kepentingan kuasa, meski mereka tahu mega skandal ini sudah lama berlangsung dengan aktor lama yang bercokol di bisnis paling menggiurkan ini.

Posisi dan kekuasaan memang sudah merobohkan moral intelektual mereka. Sehingga apapun yang menjadi ‘pesanan’ pengusaha dan pengusaha mereka lakukan, meski harus dengan melacurkan keyakinan intelektual mereka.

Rasanya kita tak bisa basa basi lagi. Saatnya harus mengutuk tindakan bersiasat atau berkelit lidah mereka para pejabat di negeri ini. Apalagi skandal mega-korupsi tata kelola minyak ini seringkali terjadi dan terus berulang. Sudah terang benerang jika mega-korupsi ini langsung melibatkan petingginya seorang Direktur Utama anak usaha Pertamina dengan kerugian negara yang ditaksir hampir mencapai Rp 200 triliun di tahun 2018 lalu, dan sudah berapa triliun nambahnya hingga korupsi ini mulus berjalan sampai tahun 2023 ini?

Yang jelas skandal mega-korupsi yang tengah diusut pihak Kejaksaan Agung ini berasal–setidaknya dari berbagai komponen–yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.

Dari berbagai komponen ini, jelas ada indikasi atau modus dimana proses pengoplosan kuat diduga terjadi. Terutama dugaan menjual BBM jenis Pertalite yang disulap menjadi Pertamax, yang oleh anggota Dewan Energi Nasional ini hendak digeser atau dihaluskan dari kata oplosan ke dalam istilah Inggris yaitu ‘blending’ untuk menutupi modus tipu-tipu para koruptor yang beberapa sudah ditangkap itu.

Ya, kita tentu saja bisa berdebat panjang mengenai makna diksi oplos versus blending. Tapi seperti kata filsuf bahasa, Noam Chomsky, upaya menggeser makna melalui kosa kata atau menghaluskan makna biasa terjadi melalui propaganda gramatikal penguasa yang disebutnya sebagai ‘newspeak’.

Namun, Chomsky menyadari bahwa tanpa kita sadari rasionalitas manusia ini telah dikendalikan oleh kuasa raksasa. Pikiran manusia dikendalikan melalui penggunaan kata-kata dan pemberian makna tertentu. Seperti halnya, kita yang bebas menentukan file name dan file yang kita simpan dalam memori otak kita. Ada sistem yang ternyata mengontrol pikiran kita. Nama arsip dalam memori kita ternyata telah dirancang dengan suatu kata atau ungkapan baru yang berkesan, yang Chomsky sebut dengan istilah ‘newspeak’.

Bagi Chomsky, ‘newspeak’ telah diciptakan untuk membatasi pandangan kita terhadap realitas yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita melihat dua realitas yakni, dunia pada kenyataannya dan dunia yang dibentuk oleh pikiran kita. Contohnya pada kata “terorisme”, terorisme secara umum bisa kita pahami sebagai tindak kekerasan cenderung sadis yang ditujukan untuk mengancam dan memberikan rasa takut pada pihak tertentu. Namun, dalam perspektif kuasa terorisme bisa dinisbatkan pada protes yang dilakukan oleh suatu negara atau suatu kelompok minoritas. Tindakan mendukung kekuasaan akan disebut “moderat” sedangkan tindakan penolakan akan dilabeli “ekstremis”, penyimpangan-penyimpangan makna inilah yang berusaha diungkap Chomsky.(baca: Noam Chomsky)

Melalui propaganda gramatikal, biasanya pengusaha juga berusaha mengahluskan istilah, Maling atau rampok jadi istilah korupsi. Tindakan ‘oplos’ yang pejoratif bahkan terasosiasi dengan tindakan illegal, seolah menjadi legal dengan diksi ilmiah sejenis ‘blending’. Padahal bisa jadi dalam praktik atau kenyataannya sama. Sistem ini, berusaha merekayasa kesepakatan dengan menciptakan kata atau bahasa yang muluk-muluk, kemudian memanipulasi makna sesuai dengan kehendak kuasa. Cara seperti ini, sangat mungkin digunakan di mana pun termasuk di negeri kita sendiri.

Jadi diksi ‘oplos’ yang digubah menjadi kata lebih halus menjadi ‘istilah teknis dunia energi dengan istilah ‘blending’ bisa jadi sebagai siasat pengaburan makna tindakan illegal yang dilakukan para koruptor ketika menyiasati Pertalite menjadi Pertamax atau sebaliknya.

Tapi baiklah, mengulas perdebatan diksi atau membedakan mana rekayasa gramatikal berikut sisi kajian linguistiknya akan terasa rumit dan mesti secara khusus dibahas. Meski pun saya yakin anggota DEN yang diketahui lulusan S1 Geologi UPN Veteran Yogjakarta dan lulusan S2 Universitas Indonesia ini juga akan kesulitan memahami istilah linguistik yang dijabarkan Noam Chomsky ini. Apalagi yang dia tahu hanya bagaimana caranya mengerahkan influencer untuk memengaruhi atau menggeser persepsi publik karena merasa memegang duit rakyat untuk membayar para buzzer.

Tapi, yang jelas rakyat sudah tertipu oleh ulah persekutuan jahat antara pejabat dan pengusaha ini. Karena itu mestinya lembaga seperti Dewan Energi Nasional ini bisa bertindak lebih solutif. Mestinya, terimalah itu faktanya yang memalukan di bidang energi, lalu segera mencari bagaimana memutus mata rantainya. Itu yang rakyat tunggu. Bukan bersilat lidah, lalu berkelit untuk membuyarkan persoalan yang tengah jadi perbincangan.

Tuan-tuan anggota DEN yang terhormat; kami tahu ini mega-korupsi dan Anda tak seharusnya mengelak dari fakta yang sudah terang terungkap. Jika negara ini ingin berubah, mestinya Anda para pemangku jabatan menjadi bagian pembela kami rakyat yang tengah berada di situasi ketidakadilan.

Jika anggota DEN sepenuhnya bersih dan memegang komitmen intelektual; sejatinya kalian juga ikut marah dan berusaha ikut merubah gejala akut ini.

Sekali lagi, ini mega-korupsi Bung! Faktanya sudah terang benerang diungkap. Dan korupsi jelas mengandung modus di dalamnya, yang salah satunya siasat para kawanan koruptor ‘mengoplos’ atau menurut Anda ‘mem-blending’BBM. Intinya cara atau modus itu dilakukan untuk menipu kami rakyat yang berusaha sadar untuk taat dan tak mau mengambil jenis BBM bersubsidi. Kami benar-benar tertipu dan Anda masih mau menggeser dugaan ini, mau jadi apa negeri ini?

Bagi kami, mau di-blending atau dioplos, itu sama saja siasat bulus. Toh, Anda-Anda semua yang pakar, sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada rakyat luas tentang istilah “blending’ yang menurut kalian lumrah di dunia industri perminyakan. Apakah itu bukan penipuan?

Dan ingat, bukan saja siasat oplos, tentu seperti temuan pihak penyidik Kejaksaan ada banyak lagi siasat busuk pada komponen lainnya hingga negara menelan kerugian fantastis. Masihkah tuan mau mengelak

Saran saya, sebaiknya akuilah jika selama ini pemerintah lalai mengawasi, melakukan audit hingga para mafia minyak ini leluasa menjarah kekayaan negeri ini.

Jadi, berhentilah berkelit apalagi berusaha menggeser opini kami rakyat yang mungkin Anda anggap ‘bodoh’ di bidang energi ini.

Daripada terus menerus bersiasat mengelabui opini rakyat dengan jurus mengerahkan influencer, sebagai anggota Dewan Eenergi Nasional lebih baik kutuk mereka yang menjadi benalu di negeri ini.

Lebih baik usut tuntas hingga ke akarnya, hingga kasus yang membuat rakyat sudah jengah dengan keserakahan korupsi di negeri ini segera berubah. Sehingga kepercayaan kami rakyat di bawah kembali pulih pada pemerintah yang lagi gencar membuat kanal investasi sejenis Danantara itu. Atau kami curiga: jangan-jangan kalian semua sama saja bagian dari persekongkolan mereka?