MK Langsung Bersurat ke KPU Usai Putusan Dismissal Sengketa Pilkada
Abadikini.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi langsung berkirim surat kepada KPU usai putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024 diucapkan.
“MK itu segera mengirimkan surat kepada KPU, sesuai dengan amar putusan dari masing-masing perkara,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz menjawab pertanyaan ANTARA di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurut Faiz, hal itu disegerakan karena KPU memerlukan surat dari Mahkamah untuk penetapan pasangan calon terpilih. Dengan begitu, pasangan calon yang tidak lagi bersengketa di MK dapat segera dilantik.
Mahkamah juga telah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara. Salinan putusan dismissal pun diunggah ke laman web resmi MK sehingga dapat diakses tidak hanya oleh para pihak, tetapi juga masyarakat.
“Jika ada para pihak yang membutuhkan salinan putusannya, itu dikirimkan lewat email (surel) ataupun bisa men-download (unduh) di web MK, termasuk publik dan masyarakat. Jadi, semua itu terbuka putusannya dan bisa dibaca atau digunakan bagi para pemangku kepentingan,” ucap Faiz.
MK telah mengucapkan putusan dismissal perkara sengketa Pilkada 2024 pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2). Hasilnya, 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.
Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri atas 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.
Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri atas tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.
Adapun, sidang pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut 40 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian:
Gubernur
1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
3. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)
Wali kota
1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Walikota Banjarbaru)
2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Walikota Palopo)
3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Walikota Sabang)
Bupati
1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru)
sumber: Antara
