Presiden Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Bisa Disamakan dengan Pindah Rumah
Abadikini.com, IKN – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa disamakan dengan pemindahan rumah biasa. Ia menanggapi pertanyaan mengenai belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota, dengan alasan bahwa proses tersebut jauh lebih kompleks dan memerlukan kesiapan yang matang.
“Pindah rumah saja sudah sangat rumit, apalagi ini pindah ibu kota. Jangan dianggap mudah,” ujar Presiden Jokowi saat berada di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/8).
Presiden menjelaskan bahwa penerbitan Keppres pemindahan ibu kota sangat bergantung pada kesiapan di lapangan, terutama terkait dengan progres pembangunan yang sedang berlangsung di IKN. “Ini bukan hanya soal administrasi, bukan hanya soal keppres atau perpres, tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi dan kesiapan di lapangan,” kata Presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa Keppres tersebut bisa saja diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, atau bisa juga pada pemerintahan selanjutnya, tergantung situasi di lapangan. “Keppres bisa dikeluarkan sebelum atau setelah Oktober. Kita lihat dulu kondisi di lapangan,” ujar Presiden pada awal Juli 2024.
Presiden juga menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan penerbitan Keppres jika kondisi di lapangan belum sepenuhnya siap. “Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Semua harus dilihat dulu, kita harus pastikan progresnya di lapangan sudah sesuai,” tegasnya.
Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk kembali berkantor di IKN. Selain itu, ia juga akan memimpin sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota baru tersebut.
“Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Di sana, beliau akan memimpin sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/8).
Sumber: Antara
