Ketua DPD RI Tekankan Pentingnya Afirmasi Fiskal untuk Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir
Abadikini.com, BANTEN – Sebagai negara maritim dengan sekitar 60 persen masyarakatnya yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus memberikan perhatian utama pada pembangunan di wilayah tersebut. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya afirmasi fiskal untuk memastikan pemerataan pembangunan di daerah kepulauan dan pesisir.
Hal ini disampaikan oleh LaNyalla dalam acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang digelar di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, pada Kamis malam (8/8/2024).
“Afirmasi fiskal sangat diperlukan, baik dalam konteks keadilan fiskal terkait transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah kepulauan, maupun dalam hal perhatian khusus pada pembangunan dan pemerataan di kawasan tersebut,” ujar LaNyalla dalam sambutannya.
Penegasan ini bukan tanpa alasan. LaNyalla menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dan daerah kepulauan atau pesisir. “Bahkan, beberapa daerah kepulauan, khususnya di wilayah timur Indonesia dan di daerah terluar, masih tergolong sebagai daerah tertinggal,” paparnya.
Sebagai respons, DPD RI telah memasukkan konsep afirmasi fiskal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, yang sedang digulirkan. Melalui RUU ini, pendekatan pembangunan untuk daerah kepulauan dan pesisir akan dibedakan dari pendekatan untuk daerah daratan.
RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini bertujuan memperkuat posisi daerah kepulauan dan pesisir, dengan tujuan utama memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan dan daerah berbasis kepulauan.
Namun, LaNyalla juga menekankan bahwa upaya tersebut memerlukan dukungan dari pihak non-pemerintah melalui inisiatif yang dapat mempercepat kemajuan serta mengentaskan kemiskinan dan masalah lainnya di wilayah kepulauan dan pesisir.
Salah satu contoh inisiatif tersebut adalah program yang dijalankan oleh CITASIA melalui Indonesia Smart City Nation Award (ISNA). “Saya yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, wilayah pesisir Indonesia dapat menjadi contoh sukses dari integrasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan,” tambah LaNyalla.
Ia juga menyatakan bahwa teknologi yang tepat dapat membuat wilayah pesisir lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Namun demikian, LaNyalla mengingatkan agar prinsip kehati-hatian tetap dipegang dalam pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir. Hal ini terutama penting terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Meski Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk kemudahan investasi dan pengembangan industri skala besar, termasuk di daerah pesisir, namun jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menimbulkan kerugian jangka panjang.
Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator asal Jakarta Sylviana Murni, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin, serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Hadir juga dalam acara tersebut Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Reni Maryeni, Direktur Utama Citasia, Inc, Fitrah Rachmat Kautsar, serta sejumlah bupati/wali kota dari daerah kepulauan dan tamu undangan lainnya.
