Perludem: Gerakan Masyarakat Mampu Jaga Kecurangan Pemilu 2024
Abadikini.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menilai, kemunculan berbagai gerakan publik untuk Pemilu 2024 menandakan besarnya harapan publik agar pemilu berjalan sesuai beretika dan taat asas.
“Saya rasa wajar jika banyak inisiatif publik untuk mengawal jalannya proses pemilu. Inisiatif ini muncul karena publik tidak ingin proses pemilu ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip pemilu demokratis,” kata Khairunnisa dalam keterangan, Jumat (19/1/2024).
Terlebih dengan munculnya Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dimotori para tokoh untuk menyerukan politik beretika. Di sisi lain, muncul ajakan ke publik untuk mengawal pemilu lewat aplikasi seperti Jaga Pemilu dan Jaga Suara 2024.
Khairunnisa mengungkapkan situasi dan kondisi saat ini juga memicu munculnya gerakan publik untuk pemilu. Kekecewaan sekaligus harapan menjadi kesadaran bersama untuk bergerak mengawal pemilu.
“Karena menjelang pemilu ini sudah muncul narasi-narasi agar pemilu tidak curang dan menjaga netralitas pemilu. Beberapa pemberitaan di media juga muncul adanya kecurangan-kecurangan, ada juga kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan laporan kecurangan di bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Situasi ini yang memunculkan inisiatif warga,” tegas sosok yang akrab disapa Ninis itu.
Di sisi lain, Ninis juga mengungkap bahwa gerakan masyarakat akan menjadi pencegah dari potensi kecurangan pemilu. “Munculnya inisiatif-inisiatif ini juga menunjukkan bahwa publik juga turut mengawasi, jadi bagi para pihak yang akan curang diingatkan oleh munculnya gerakan-gerakan publik seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, Peneliti Senior Politik BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, kritik penyelenggaraan pemilu termasuk sikap Presiden yang cenderung mengintervensi, jangan dianggap sebagai angin lalu. “Presiden harus benar-benar berlaku adil, tidak boleh memihak dan diskriminatif,” ujar Lili.
Keprihatinan akan situasi penyelenggaraan pemilu yang jauh dari jurdil, dikhawatirkan kental akan intervensi.
“Saya kira, bisa mewakili keprihatinan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang, yang ditengarai ada intervensi presiden. Keprihatinan itu perlu direspon oleh presiden, jangan sampai dianggap angin lalu saja,” ucap Lili.
Bahkan, upaya mengawal potensi kecurangan juga telah mendorong koalisi kubu Anies-Muhaimin dengan Ganjar-Mahfud MD melalui komunikasi intensif. Hal ini merupakan wujud sinyal perlawanan sekaligus langkah untuk mengantisipasi terjadinya potensi kecurangan pada Pemilu 2024.
