Kota Tidore Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Minggu IV dengan Kemendagri
Abadikini.com, TIDORE -Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore KepulauanTaher Husain bersama Staf Ahli Bidang Ekononomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala Badan Pusat (BPS) Stastistik Kota Tidore Oki Afrizal dan OPD terkait hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Minggu IV bulan November Tahun 2023.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara Virtual dari Ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan, Senin (27/11/2023).
Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya mengatakan keadaan inflasi suatu daerah tergantung dengan kondisi iklim yang terjadi.”curah hujan yang tinggi seperti sekarang ini diharapkan dapat mensupport inflasi kita, tetapi kita juga harus mengantisipasinya jangan sampai menimbulkan atau terjadi musibah”, ujarnya
Tomsi Tohir juga menambahkan, Daerah-daerah dengan proxy inflasi tertinggi, mohon diperhatikan untuk perubahan-perubahan harganya dan juga menekankan bahwa diperlukan antisipasi pada komoditas yang mengalami kenaikan harga,
Sementera itu, Deputi Bidang Stastik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan dari 71,14% kabupaten/kota di Pulau Luar Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH , kenaikan harga tertinggi terjadi di Poso dengan nilai IPH 5,36%.
“Hingga minggu keempat November, komoditas cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras terpantau terus mengalami kenaikan harga setiap minggunya. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga Oktober 2023, rata-tara harga komodiats tersebut pada minggu keempat November 2023 relatif meningkat,” jelasnya,
Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengatakan bahwa Kota Tidore pada Evaluasi Minggu ke IV bulan November data menunjukan berada pada posisi terendah di Indonesia untuk itu perlu kerja Tim TPID Kota agar selalu bersinergi sehingga komoditas-komoditas tetap terjaga agar Kota Tidore tetap menjadi salah Daerah yang mengalami penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) terendah dari 10 Kab/Kota se Indonesia secara nasional.
