Kemendagri Pastikan Pelantikan Pj Bupati Mimika Sesuai Aturan
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, sesuai aturan main. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika, Papua Tengah, Johannes Rettob, telah diberhentikan sementara karena tersandung kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan, secara administratif, status Johannes Rettob memang diberhentikan sementara. Menurut dia, keputusan iti didasarkan pada Pasal 83, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“(Disebutkan) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan register perkara di pengadilan,” ujar Benni melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Sebelumnya, Johannes Rettob menyoroti pelantikan Valentinus Sudarjanto Suminto sebagai Pj Bupati Mimika oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Dia menilai, pelantikan itu melanggar konstitusi, karena dirinya hanya diberhentikan sementara sebagai Plt Bupati Mimika.
“Saya dapat SK pemberhentian sementara, berarti tidak boleh ada pelantikan (Pj bupati). Cukup tunjuk Pelaksana Harian (Plh),” ujar Johannes kepada wartawan di Jayapura, Papua, Rabu (21/6).
Dia menilai, pelantikan itu menyalahi aturan dan konstitusi,karena Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berlaku mundur. “SK tidak boleh berlaku mundur. Itu melanggar asas legalitas,” protesnya.
Melanjutkan keterangannya, Benni mengatakan, pemberhentian sementara Johanes Rettob merupakan tindak lanjut Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30-UI/1010/HK.01.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permintaan Dokumen Terkait Register Terdakwa atas Nama Johannes Rettob.
“Surat tersebut menerangkan,Kejaksaan Negeri Mimika telah melimpahkan Johannes sebagai terdakwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan register perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 9 Mei 2023,” jelas dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 23 Tahun 2014, bila bupati atau wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati atau wakil wali kota, Mendagri dapat menetapkan penjabat bupati atau wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dia menjabat sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
“Dalam perjalanannya, Pj Gubernur Papua Tengah selaku wakil pemerintah pusat, mengusulkan nama. Kemudian, ia melantik penjabat yang terpilih berdasarkan keputusan Mendagri,” terangnya.
Benni menambahkan, penunjukan Pj Bupati Mimika merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengantisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di daerah. Dengan begitu, berbagai pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintahan tetap terlaksana dengan baik.
