Pemerintah Indonesia Mengutuk Keras Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia
Abadikini.com, JAKARTA – Aksi politikus sayap kanan Swedia Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di Stockholm pada Sabtu (21/1) langsung menuai kecaman dari banyak pihak.
Rasmus melakukan aksi pembakaran Al-Quran saat demonstrasi menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Demonstrasi tersebut mencuat usai Erdogan menuntut pemerintah Swedia tak lagi melindungi aktivis Kurdi.
Tuntutan Erdogan itu menjadi syarat bagi Swedia bila ingin mendapatkan restu Turki untuk masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lua Negeri lantas mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran di Swedia.
Hal tersebut disampaikan Kemenlu Indonesia melalui akun resmi di Twitter.
“Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur’an oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm (21/1),” tulis @Kemlu_RI di Twitter yang dikutip pada Senin (23/1/2023).
1. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur'an oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm (21/1).
— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) January 22, 2023
Indonesia menilai aksi pembakaran Al-Quran di Swedia merupakan bentuk penistaan terhadap kitab suci agama Islam.
Hal tersebut dirasa jadi momok menakutkan yang akan menodai toleransi umat beragama.
“Aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama,” lanjut @Kemlu_RI.
Rasmus sempat berdalih bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk kecaman terhadap Erdogan yang sedang berupaya mengganggu kebebasan berekspresi di Swedia.
Namun, Tobias Billstrom Menteri Luar Negeri Swedia justru menentang provokasi terkait Islamofobia dan menilai aksi tersebut sebagai hal yang sangat mengerikan.
“Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan,” tulis Billstrom di akun Twitter pribadinya.
Indonesia juga merasa bahwa kebebasan berekspresi seharusnya bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa menyinggung pihak-pihak tertentu.
“Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab,” tutup @Kemlu_RI.
