Usai Didukung Jokowi, PDIP Sambut Baik Wacana Koalisi PDIP dengan PBB

Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ragu-ragu mengutarakan Yusril Izha Mahendra pantas diusung menjadi calon Presiden maupun calon wakil Presiden.

“Dengan pengalaman yang sangat panjang, saya dukung loh kalau Prof Yusril di 2024 dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius,” kata Jokowi di Rakornas PBB di Jakarta, Rabu (11/1).

Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada PBB untuk mencarikan ‘kendaraan’ agar Yusril memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

“Ini serius, serius. Tapi tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20 persen. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan saya dukung. Serius,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga bercerita tentang dukungan dari PBB saat dirinya menjadi Wali Kota Solo. Oleh karena itu Jokowi menyatakan dukungannya kepada Yusril hal wajar.

“Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya, itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB, jadi kalau saya dukung gantian, nggak ada salahnya.,” ujar Jokowi.

“Saya mendukung. Tinggal tugas PBB mencari 20 persen agar bisa ikut mengusung,” kata Jokowi.

Entah ada tanda-tanda apa, Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyebut partainya lebih konkret berkomunikasi dengan PDIP menjelang Pemilu 2024.

Ternyata pernyataan itu mendapat tanggapan dari PDIP. Bahkan mengaku hal tersebut sepemikiran dengan Yusril.

“Prof Yusril Ihza Mahendra adalah sahabat lama Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Prof Yusril menjadi pembantu Ibu Megawati saat memimpin kabinet. Prof Yusril menjadi Menteri Kehakiman saat Ibu Mega menjadi presiden. Banyak agenda reformasi dan fondasi demokrasi diletakan oleh kedua tokoh,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengungkit peran Yusril saat menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di kabinet Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, saat itu kedua tokoh ini bahkan menjadi arsitek yang mendirikan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Paling nampak adalah reformasi sektor peradilan, dengan meletakkan Mahkamah Agung lebih mandiri, termasuk banyak undang undang dan aturan pelaksana tentang hak asasi manusia, termasuk pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi diarsitek oleh kedua tokoh bangsa tersebut,” ujarnya.

Said menyoroti pula sikap Yusril yang membuka peluang sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos gambar partai kembali diterapkan. Dia menilai hal ini menunjukkan jalan pikiran Yusril yang matang tentang sistem ketatanegaraan.

“Pandangan Prof Yusril yang menginginkan konsep pemilu proporsional tertutup sesungguhnya menunjukkan jalan pikiran beliau yang sangat matang tentang sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Tidak larut dengan demokrasi liberal yang berongkos mahal, dan tidak melahirkan kebijakan fundamental bagi kelangsungan dan pematangan ketatanegaraan kita,” kata Said.

Said mengatakan kerja sama antara partainya dan PBB sudah lama terajut. Said mengatakan jejak geneologi PDIP dan PBB membuat keduanya tak ada halangan untuk saling mendukung.

“Kerja sama Partai Bulan Bintang dengan PDI Perjuangan terajut sudah lama, bahkan sejak pemerintahan Ibu Megawati. Prof Yusril sering mengidentifikasikan PBB adalah ‘reinkarnasi’ dari Masyumi. Ideologi PBB kerap diasosiasikan dengan Masyumi, yakni Islam modern dan moderat. Masyumi dan PNI silih berganti memimpin pemerintahan pada masa orde lama,” kata Said.

“PDI Perjuangan mewarisi karakter ideologi PNI dan PBB mewarisi karakter Masyumi. Jejak geneologi kedua partai sudah terajut lama. Jadi tidak ada halangan kedua partai untuk saling mendukung,” sambungnya.

Dengan demikian, Said mengatakan PDIP dan PBB akan lebih siap dan tak ada sekat apapun dalam membangun rencana koalisi menuju Pilpres 2024. Dia meyakini penentuan koalisi ini bakal lebih konkret setelah Megawati mengumumkan sosok capres yang diusung.

“Terbukti kedua partai saat ini ikut menyukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga kini. Bahkan PBB masuk jajaran koalisi pemerintahan saat ini yang tidak banyak reserve. Jadi kalau pada pemilu 2024 nanti PBB dan PDI Perjuangan berkoalisi tampaknya kami berdua lebih siap dan tidak ada sekat apapun,” katanya.

“Saya kira penentuan koalisi kedua partai akan lebih konkret saat penetapan capres dan cawapres dari PDI Perjuangan yang akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum,” lanjut dia.

Yusril sebut lebih Konkret bicara dengan PDIP

Sebelumnya diberitakan, Yusril Ihza Mahendra menuturkan partainya tengah melakukan pendekatan dengan semua partai politik. Namun, Yusril mengaku yang paling konkret berbicara dengan PDIP.

“Diskusi kita lakukan dengan semua partai, tapi memang yang agak konkret itu kita bicara dengan PDIP,” ujar Yusril kepada wartawan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP), di Jakarta Utara, Rabu (11/1).

Kemudian, terkait siapa calon presiden yang akan diusung PBB, Yusril menyebutkan masih dalam pembahasan internal partainya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke DPP partainya.