PBB Minta Pemerintah Harus Tegas Berani Hapus Dana Pensiun DPR
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor minta dihentikannya dana pensiun bagi pensiunan DPR karena dinilai membebani anngaran negara.
“Beban keuangan negara bisa berkurang jika pemerintah tidak lagi membayar uang pensiun anggota DPR,”
“Periodesasinya kan, sudah selesai karena tidak terpilih lagi di daerah konstituennya. Jadi untuk apalagi mereka mendapat uang pensiun,” kata Afriansyah Noor, Senin (5/9/2022).
Afriansyah Noor menilai, selama menjabat jadi anggota DPR,mereka telah mendapatkan gaji cukup besar plus fasilitas.
Sebagian para mantan anggota DPR juga merasa tidak perlu dengan dana pensiun.
Beberapa pensiunan DPR dari partainya dia tanyakan seberapa perlu mereka akan dana pensiun.
Sekjen PBB itu mendapat jawaban bahwa mereka tidak perlu banget. Bahkan ada mantan anggota DPR yang tidak pernah mengambil uang pensiunnya.
“Pemerintah harus berani dan bersikap tegas hapus dana pensiun kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah pensiun alias tidak terpilih lagi,” tegasnya.
Sikap tegas itu adalah dengan menghapus uang pensiun kepada anggota DPR yang telah pensiun, karena hal itu dinilai sangat membebani keuangan negara.
“Lagi pula, masa aktif DPR itu kan, hanya lima tahun per periode sehingga tidak pantas menerima uang pensiun yang ditanggung APBN untuk seumur hidupnya,” bebernya.
Ia menilai, jumlah uang pensiun DPR yang ditanggung APBN itu cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah bisa mengalihkan uang pensiun tersebut untuk kepentingan rakyat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Bila pemerintah berani menghapus pembayaran uang pensiun itu maka dana itu bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu.
