KPK Minta PLN Waspadai Potensi Sengketa Lahan yang akan Dibangun Gardu Listrik di Papua
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT PLN (Persero) mewaspadai potensi sengketa lahan yang akan dibangun gardu listrik di Papua. Sengketa dikhawatirkan menghambat program perluasan distribusi listrik yakni, Papua Terang.
“Jangan sampai tanah yang sudah dikuasai PLN dan dibangun gardu induk listrik nantinya terjadi sengketa. Hal ini merugikan PLN dan menghambat Program Papua Terang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Aset PLN dan Program Papua Terang di Manokwari melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Juni 2022.
Ghufron menekankan aspek legalitas aset tanah PLN harus menjadi poin yang diperhatikan, baik dari segi bisnis maupun yuridis. PLN juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan. Ada ATR/BPN untuk mensertifikasi tanah di seluruh Indonesia, kedua PLN yang asetnya harus dipastikan supaya tidak terancam,” ujar Ghufron.
KPK berharap PLN, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Papua Barat untuk berdiskusi bersama bila menemukan permasalahan lahan. Sehingga, program Papua Terang tak terhambat.
“Seluruh pihak terkait harus terlibat dan bersama-sama menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang benar, memenuhi prosedur adat, dan memenuhi prosedur administrasi,” ujar Ghufron.
Direktur Bisnis Pengembangan Regional Maluku-Papua PT PLN Persero Adi Priyanto menjelaskan Program Papua Terang merupakan program untuk percepatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dan Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen secara nasional. Khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Progam ini dilaksanakan untuk mendistribusikan pasokan listrik ke sebanyak 433 desa di Papua dan Papua Barat sesuai dengan Data Desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Program Papua Terang dilaksanakan dengan melalui berbagai skema.
Yakni, perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, pembangunan PLTD hybrid, pembangunan SPEEL yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM.
“Saat ini masih terdapat 7 ibu kota kabupaten di Provinsi Papua yang belum teraliri listrik. Sekarang sedang dilakukan proses pengembilalihan pengopresaian sistem kelistrikan oleh PLN,” ujar Adi.
