Kunjungi Kemendagri, Sekjen Partai Bulan Bintang Usulkan Dana Saksi TPS Dibiayai Negara
Abadikini.com, JAKARTA – DPP Partai Bulan Bintang (PBB) beraudiensi dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri di Gedung F lantai 7 Kemendagri dan disambut langsung oleh Dirjen Polpum Bahtiar dan jajaranya, Kamis 14 April 2022.
Dalam rombongan tersebut hadir Sekjen PBB Afriansyah Noor, Ketua DPP Husni Jumat, Abdul Rohim, Ratna Juwita, Wasekjen Solihin Pure dan Revani Dina Fitra, Wakil Bendahara Evi Pratiwi Handayani dan Fitriana Ikhsan Syahrul.
Afriansyah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan PBB dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Alhamdulillah, PBB sudah terbentuk 100 persen di provinsi, 100 persen di kabupaten dan kota, serta 70 persen tingkat kecamatan dari seharusnya 50 persen berdasarkan UU Pemilu,” kata sekjen yang akrab disapa Ferry ini.
Dalam pertemuan itu, Ferry, menceritakan bahwa beberapa hari lalu sekjen partai politik diundang KPK dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
Ferry menjelaskan, tidak sedikit kader politik yang terjerat kasus korupsi, padahal, parpol yang membuat undang-undang. Selain itu, kata dia, biaya politik sangat mahal, pemerintah juga belum ada perhatian terhadap parpol.
Terkait dengan bantuan untuk parpol, PBB mengusulkan agar ke depan bantuan untuk parpol diberlakukan bagi seluruh parpol baik yang lolos dan tidak lolos parlemen threshold tetap diberikan bantuan dengan dihitung suara. sekarang hanya berlaku bagi parpol yang miliki kurisi di DPR saja.
“Untuk saksi di TPS, PBB mengusulkan agar saksi di TPS dibiayai oleh negara, lewat Bawaslu atau KPU. Jadi, di TPS itu tidak lagi banyak saksi yang kirim oleh parpol, karena sangat efektif di tengah situasi pandemi. Kalau hanya satu orang saksi yang disediakan oleh negara maka jujur dan adil dalam pemilu bisa terlaksana dengan baik,” terangnya.
“PBB juga mengusulkan agar pemilu dilakukan secara e-voting, KPU bisa melaksanakan pemilu dengan cara e-voting, bahkan Menkominfo juga menyatakan siap meyiapkan alat pendukung di daerah terluar guna mendukung kelancaran pemilu e-voting,” jelasnya.
Sementara Dirjen Polpum Bahtiar mendoakan semoga PBB kali ini lancar dalam menjalani tahapan verifikasi partai politik, sehingga ditetapkan sebagai partai peserta pemilu.
“Terkait dengan dana untuk saksi, Kemendagri sudah pernah mengusulkan dalam UU, namun usulanya itu akhirnya ditolak. Tapi diganti dengan pengawas TPS dari Bawaslu, jadi saksi dilatih oleh Bawaslu, namun sejauhmana perkembangannya saya kurang tahu,” terangnya.
