Mathur Husyairi Kritisi LKPj Gubernur terkait Implementasi APBD dan Capaian 11 Indikator Kinerja Utama
Abadikini.com, SURABAYA – Setelah pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2021 layak dilanjutkan pembahasannya. Kali ini sembilan fraksi di DPRD Jatim menyampaikan masukan atau pendapat umum (PU) terhadap LKPj Gubernur Jatim 2021.
Pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, terkait dengan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap LKPj Gubernur akhir tahun 2021, masing masing perwakilan fraksi, telah menyerahkan salinan pandangan umumnya kepada pimpinan rapat, yakni Wakil Ketua DPRD Jatim, Hj. Anik Maslachah.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Hanura, Mathur Husyairi menyampaikan pandangan langsung Fraksinya atas LKPj Gubernur akhir tahun 2021 tersebut, yang saat Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
“Maka dalam penyampaian pandangan umum ini, fraksi PKS, PBB dan Hanura akan mengkritisi dua poin utama, yakni implementasi APBD dan capaian 11 indikator kinerja utama,” ujar Mathur seperti dilansir dari kominfo.jatimprov, Selasa (5/4/2022).
Matur mengatakan, fraksinya mengapresiasi kinerja penerimaan daerah yang sangat bagus. Ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian Jawa Timur yang sangat signifikan, Pemprov Jatim mampu melampaui target yang ditetapkan.
“Dalam kondisi serba sulit, pandemi covid-19, penerimaan daerah dapat direlaisasikan dengan optimal atau 100 persen lebih, penerimaan daerah dapat lebih signifikan realisasinya,” ungkapnya.
Apresiasi juga diberikan dengan turunnya angka pengangguran terbuka atau TPT tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 0,1% dari 5,8% tahun 2020 dan kini menjadi 5,74% tahun 2021 ini. Meskidemikian, total pengangguran 1,28 juta orang tahun 2021 ini dinilainya masih sangat tinggi.
“Sehingga fraksi kami mencatat bahwa angka 5,74 persen ini masih lebih tinggi dari angka TPT Jawa Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang lalu, di angka 3,92 – 4,9 persen, yang artinya selalu dibawah 5 persen,” ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan fraksi Demokrat DPRD Jatim selalu siap mengawal kinerja Gubernur – Wakil Gubernur Jatim untuk kepentingan rakyat. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana merealisasi anggaran yang dialokasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka merealisasi program kegiatannya dan pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat.
Kedua yaitu, upaya apa saja yang telah dilakukan dan diagendakan dengan tepat agar kinerja OPD – OPD dalam merealisasi APBD 2021, agar tetap inklunsif – progresif untuk menuju Jatim yang sesuai dengan visi Gubernur Jatim.
Ketiga, bagaimana upaya Gubernur – Wagub Jatim agar OPD – OPD dalam melaksanakan APBD 2021 selalu membuat semacam progress report secara berkala (per triwulan atau catur wulan). Hal ini dilakukan guna memudahkan untuk memonitor kinerja secara digital.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui bahwa selama pandemi Covid-19, angka pengangguran terbuka sempat mengalami kenaikan, namun berhasi diturunkan pada tahun 2021 lalu.
“Angka pengangguran juga sempat meningkat, tapi sudah menurun kembali. Tapi memang untuk mengembalikan pada kondisi prapandemi, kita harus ingat, bahwa untuk bisa menyerap angkatan kerja baru, kita butuh pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Emil menuturkan, untuk bisa menyerap angkatan kerja baru, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi kurang lebih sebesar 5%. Sebetulnya, lanjut Emil, masih juga belum bisa sepenuhnya mampu mengentaskan pengangguran.
“Apalagi sekarang banyak sekali teknologi yang membuat investasi tidak terlalu padat karya, nah sebaliknya kita justru mengalami kontraksi di 2020 dan pertumbuhannya dikisaran 3,57 di 2021,” tuturnya.
Emil mengakui, hal ini menjadi tantangan bagi Pemprov Jatim, bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sepanjang 2022 ini. Oleh karena itu, fokus kerja dari program kerja Pemprov Jatim tahun 2022 ini adalah bagaimana mendukung kembali pemulihan ekonomi.
“Dengan menggalakkan arus investasi, memastikan kelancaran konsumsi masyarakat, dan tentunya mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di berbagai sektor,” pungkasnya.
