Terkait Penambahan Jabatan Presiden, Hati-hati Megawati Bisa Marah

Abadikini.com, JAKARTA – Usulan yang dilemparkan oleh PKB, Golkar, PAN terkait penambahan jabatan Presiden hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Akan tetapi, usulan tersebut telah ditolak keras oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sebagai Ketua Umum dari partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati menolak usulan tersebut lantaran dinilai melanggar konstitusi.

Menanggapi kemarahan Megawati Soekarnoputri salah satu tokoh yang berkomentar yakni politisi Partai Demokrat, Yan Harahap melalui akun Twitter-nya, @YanHarahap.

Dalam cuitannya, Yan Harahap menyarankan Megawati agar segera menegur keras salah satu “petugas partainya”.

“Kan, ‘petugas partai’nya Ibu? Tinggal tegur keras,” ucap dia, sebagaimana dikutip Senin (7/3/2022).

Jika memang diperlukan, lanjut Yan Harahap, Kartu Tanda Anggota (KTA) milik “petugas partai” tersebut mesti dicabut.

“Bila dianggap perlu, cabut KTA-nya,” pungkas Yan Harahap seraya mengakhiri cuitannya.

Seperti diketahui usulan perpanjangan masa jabatan Presiden baru-baru ini menimbulkan pro dan kontra ditengah para elite parpol terutama PDIP yang jelas merupakan partai Presiden Jokowi

Bahkan sang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat marah dan geram atas usulan tersebut.

“Memang negara ini milik nenek moyangnya,” ucap Megawati.