Kalau Kualitas Parpol Mengecewakan, Harusnya Rakyat Turun ke Bawah
Abadikini.com, JAKARTA – Wacana pembentukan fraksi rakyat di parlemen baru-baru ini cukup menjadi bahan perbincangan publik.
Menanggapi hal tersebut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Randy Bagasyudha menilai daripada sibuk urus fraksi rakyat di parlemen lebih baik parpol berbenah diri.
“Kalau kualitas parpol mengecewakan, harusnya rakyat turun tangan benahi parpol,” ujar Randy Bagasyudha dikutip Minggu (6/3/2022).
Alumni Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, parpol merupakan elemen dasar dan utama di dalam sistem demokrasi. Tentu, kualitas pemimpin maupun kebijakan yang dilahirkan untuk rakyat, ditentukan oleh parpol.
Jika suatu parpol dianggap mencederai rakyat atas kualitas pemimpin dan kebijakan yang buruk, maka orang-orang baik dan memiliki kepedulian itu sebaiknya masuk parpol.
“Kalau orang-orang baik cuma di luar sistem, tidak mau turun tangan, ya sulit. rakyat harus menjadi pemilih cerdas, harus mencari tahu rekam jejak parpol,” ucapnya.
Randy menjelaskan, sistem demokrasi itu cukup adil. Kedaulatan berada di tangan rakyat melalui Pemilu. Nah, di pesta demokrasi ini, rakyat bisa menghukum wakil partai atau bahkan partainya dengan tidak memilih kembali di Pemilu.
Contohnya, ketika masyarakat dibuat kecewa dengan lahirnya regulasi yang dianggap merugikan rakyat. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, hingga Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tinggal dicari nama partai yang mengesahkan regulasi itu, dan jangan dipilih lagi.
“Termasuk parpol yang kadernya korupsi. Jangan hanya marah-marah, tapi pas Pemilu partainya dicoblos lagi,” katanya.
Secara teknis, parpol biasanya melakukan kaderisasi dan pendidikan politik untuk melahirkan wakil partai yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai legislator maupun kepala daerah. Kaderisasi, merupakan keran masuknya orang-orang baik di sebuah partai.
Soal Fraksi Rakyat di DPR, Randy mengingatkan tentang sejarah Orde Baru, yang memiliki Fraksi ABRI di Senayan. Dia khawatir, akan membuka kotak pandora bagi penguasa untuk mengintervensi kekuatan rakyat di parlemen.
“Fraksi Rakyat yang menentukan siapa? Nanti ujung-ujungnya utusan penguasa juga,” ujarnya.
Sebelumnya, usulan Fraksi Rakyat ini disampaikan Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti. Dasarnya adalah fenomena penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Hal itu terpotret dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut kepercayaan publik terhadap partai politik berada di titik terendah, yakni 53 persen.
“Nantinya, Fraksi Rakyat diharapkan dapat terlibat dalam seluruh keputusan strategis,” ujar Yudi.
Menurutnya, parpol belakangan ini semakin tidak menyerap aspirasi rakyat.
“Sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya kita membutuhkan yang namanya kekuatan rakyat. Ini pernah terjadi saat para founding fathers membangun demokrasi di Indonesia melalui golongan-golongan,” pungkasnya.
