LBH Bulan Bintang Tampung Aspirasi Guru Bantu DKI dan Purnawirawan Polri
Abadikini.com, JAKARTA – Organisasi sayap Partai Bulan Bintang, LBH Bulan Bintang terus memberikan pendampingan hukum kepada warga dan para pendidik. Pada Kamis (25/11/2021) LBH Bulan Bintang menerima dua permasalahan dari masyarakat.
Pertama dari dunia pendidikan. Di mana ratusan guru bantu se DKI Jakarta mendatangi kantor LBH Bulan Bintang di Ruko Graha Permata Pancoran Blok A No. 5-6, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Direktur LBH Bulan Bintang Firmansyah mengatakan, di Hari Guru Nasional ini masih banyak para pendidik yang belum dipenuhi haknya oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya guru bantu ini.
”Miris sekali ya di Hari Guru Nasional ini ada ratusan guru bantu DKI tidak memiliki penghidupan layak dan tak jelas kepastiannya menjadi PNS. Padahal guru ini menjadi garda terdepan untuk bisa menciptakan murid-murid yang berkualitas,” kata Firmansyah dalam keterangan rilisnya.
”Kami pastikan siap membantu, saat ini berkasnya sudah diterima dan segera melakukan langkah hukum selanjutnya,” lanjutnya.
Firmansyah menerangkan soal guru bantu di Jakarta masih menjadi permasalahan. Mereka yang datang ke kantor itu menceritakan mendapatkan penghasilan yang tidak layak.
Penghasilan bulanan itu dibayar sukarela dari sekolah masing-masing tempat guru bantu bekerja. Rata-rata, mereka diupah kisaran 300-500 Ribu Rupiah, perbulan. Tadinya, guru bantu ini mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sejak 2016 namun distop di tahun 2017.
”Bahkan sempat dimasukkan datanya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun dibatalkan,” ungkapnya.
Mendapatkan keluhan dari para pahlawan tanpa tanda jasa, Firmansyah menjamin pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak-hak guru. Komitmen ini, sebagaimana amanat Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
Di waktu yang sama juga, LBH yang berada di bawah naungan Yusril Ihza Mahendra ini, didatangi puluhan warga RT 002-006/RW 05 Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.
”Mereka ini purnawirawan Polri sudah menempati rumah di daerah Kramatjati, namun rumah tersebut diklaim milik Polri. Maka kami menerima keluhan masyarakat, mereka sudah menempati wilayah tersebut lebih dari 30 tahun,” ujarnya.
”Kami akan mempelajari data-datanya, permasalahannya seperti apa sampai Polri mengklaim rumah tersebut merupakan aset Polri. Semoga dengan izin Allah, warga RW 05 ini tidak dizholimi,” tegasnya.
